Permukiman Yahudi: Israel sebut resolusi DK PBB 'memalukan'

isarel Hak atas foto AP
Image caption Resolusi DK PBB yang mengecam permukiman Yahudi itu berhasil dikeluarkan setelah Amerika Serikat menolak untuk melakukan veto.

Perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam permukiman Yahudi yang didirikan di wilayah Palestina merupakan tindakan 'memalukan'.

Dia menekankan bahwa Israel tidak akan mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang diputuskan oleh 15 anggotanya pada Jumat (23/12) waktu setempat.

"Israel menolak resolusi PBB anti-Israel yang memalukan ini, kami tidak akan mematuhi ketentuannya," kata Benjamin Netanyahu.

Sementara, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa resolusi itu merupakan "pukulan telak buat kebijakan Israel".

Resolusi DK PBB itu berhasil dikeluarkan setelah Amerika Serikat menolak untuk melakukan veto.

Sikap AS ini bertolak belakang dengan kebijakan AS selama ini yang memveto setiap putusan DK PBB terkait pembangunan permukiman.

Resolusi ini menuntut Israel segera dan secara menyeluruh menghentikan pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki negara tersebut,.

Bertentangan hukum internasional

Dalam resolusinya, DK PBB juga mengatakan bahwa pembangunan permukiman oleh Israel bertentangan dengan hukum Internasional.

Pemungutan suara itu digelar atas tuntutan empat negara, yaitu Venezuela, Senegal, Selandia Baru, dan Malaysia.

Adapun Mesir yang pertama mengusulkan Rancangan Undang-undang terkait permukiman Israel, namun belakangan menarik kembali usulnya setelah terjadi komunikasi antara Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Presiden Terpilih AS, Donald Trump.

Sebelumnya pada hari Kamis, Donald Trump mendesak Dewan Keamanan untuk mementahkan resolusi itu.

Dalam sebuah pernyataan, presiden terpilih AS itu mengatakan 'perdamaian antara Israel dan Palestina hanya akan terjadi melalui negosiasi langsung antara para pihak, dan tidak melalui penetapan persyaratan oleh PBB'.

"Ini menempatkan Israel dalam posisi perundingan yang sangat lemah dan sangat tidak adil untuk semua warga Israel."

Berita terkait