Polisi panggil pimpinan media

Image caption Rekaman penyadapan menjadi bukti gugatan Bibit dan Chandra

Polisi memanggil dua pemimpin redaksi media massa nasional, untuk diminta keterangan terkait pemuatan transkrip rekaman penyadapan pembicaraan antara Anggodo Widjojo dengan aparat penegak hukum.

Rekaman itu diputar oleh Mahkamah Konstitusi awal bulan ini, sebagai barang bukti dalam sebuah kasus gugatan atas UU Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun tidak jelas, apa alasan polisi memanggil kedua pemimpin media massa. Di pihak polisi, pemanggilan dikatakan bagian dari upaya menjerat Anggodo sebagai tersangka.

Juru Bicara Kepolisian Indonesia Nanan Sukarna mengatakan status para pemimpin redaksi media, bukan saksi apalagi tersangka dalam pemeriksaan ini.

"Ini suratnya bukan surat panggilan yang biasa itu. Kepada pemred, mohon keterangan. Agar menunjuk seseorang yang bisa memberikan keterangan. Itu sebenarnya awalnya. Bukan sebagai saksi, bukan tersangka."

Kecurigaan wartawan

Meski demikian, muncul kecurigaan polisi sebenarnya sedang membidik media massa sebagai pihak yang ikut disalahkan karena menyebarkan transkrip rekaman penyadapan itu.

Ini tampak dari pemeriksaan yang dijalani dua utusan media massa dari harian Kompas dan Seputar Indonesia Jumat siang.

Redaktur Pelaksana Koran Seputar Indonesia Nevi Hetaria mengatakan berdasarkan surat panggilan, dia dipanggil atas dasar laporan keberatan dari Anggodo Widjojo.

Laporan serupa disampaikan oleh Indra Sahnun Lubis, seorang pengacara yang mewakili organisasi Ikatan Advokat Indonesia.

"Kita bersedia diminta keterangan," kata Nevi, "Tapi kalau melanggar ketentuan UU Pers, kita mungkin tidak mau memberikan keterangan."

Budiman Tanurejo dari Kompas malah mengaku tidak tahu-menahu untuk apa pemeriksaan terhadap dirinya dilakukan.

Puluhan wartawan menyampaikan kecurigaan terhadap pemanggilan itu dalam bentuk aksi demonstrasi di Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta.

Mereka menganggap polisi tengah berupaya menjadikan media sebagai sasaran kriminalisasi.