Penanganan Bibit-Chandra di kejaksaan

Hendarman Supanji
Image caption Kejaksaan perlu waktu dua minggu karena berkas masih dalam proses

Kejaksaan Agung membutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk menghentikan penanganan kasus Chandra Hamzah sesuai dengan permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Waktu selama dua minggu ini dibutuhkan untuk merumuskan kelayakan perkara tersebut dimajukan ke depan persidangan. Sementara itu, kepolisian mengatakan, kasus Bibit Samad Rianto telah diserahkan ke Kejaksaan Agung sesudah dikembalikan dua kali.

Jaksa Agung Hendarman Supanji mengatakan akan menjalankan arahan dari Presiden Yudhoyono untuk tidak meneruskan kasus Chandra dan Bibit Samad Rianto ke pengadilan.

Namun Hendarman menjelaskan untuk menghentikan perkara ini, tidak bisa serta merta mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan.

Hendarman mengatakan karena berkasnya sedang dalam proses maka membutuhkan waktu setidaknya 14 hari dimana jaksa harus merumuskan layak tidaknya perkara ini untuk diteruskan ke pengadilan.

Seandainya perkara ini nanti dinyatakan layak maka Hendarman menyatakan akan mengambil kebijaksanaan sesuai dengan arahan Presiden Yudhoyono tersebut.

Hendarman menambahkan dalam menghentikan perkara ini mereka akan tetap berada dalam koridor hukum yang ada.

Jaksa Agung menambahkan saat ini ada dua pilihan untuk menghentikan proses kelanjutan perkara ini di kejaksaan, yang pertama adalah surat ketetapan penghentian penuntutan dan deponering atau pengesampingan kasus demi kepentingan umum yang lebih besar.

Sementara itu berkas perkara Bibit Samad Rianto yang sebelumnya masih berada di tangan penyidik polisi, pagi tadi juga sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Presiden Yudhoyono telah meminta kepada Kejaksaan dan Kepolisian untuk tidak membawa perkara ini ke pengadilan antara lain karena adanya ketidakpercayaan terhadap penyidikan dari polisi dan penuntutan kejaksaan.

Pernyataan Presiden ini sesuai dengan rekomendasi Tim 8 yang meminta menghentikan proses perkara penyalahgunaan wewenang yang disangkakan kepada dua pimpinan KPK non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.