Hak angket Century disetujui DPR

DPR
Image caption Semua fraksi DPR mendukung hak angket Bank Century

Rapat paripurna DPR Selasa 1 Desember menyetujui penggunaan hak angket untuk menyelidiki kasus aliran dana bantuan Bank Century.

Semua fraksi, termasuk pendukung pemerintah, secara aklamasi mendukung penggunaan hak tersebut.

Proses pengesahan sempat diwarnai hujan interupsi saat politisi PDI Perjuangan hendak membaca alasan pengajuan hak angket karena permintaan itu ditolak ketua DPR dan sebagian anggota DPR berhubung dianggap tidak sesuai dengan tata tertib sidang.

Usai sidang, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon meminta pejabat yang bertanggung jawab dalam kasus ini mundur dari jabatannya.

"Laporan dari BPK itu jelas mana yang sudah dugaan kuat, rekayasa atau tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Gubernur BI, Menteri Keuangan. Penyalahgunaan wewenang."

Effendi Simbolon juga menyarankan agar Boediono, yang saat penyaluran dana itu menjabat Gubernur Bank Indonesia, mengundurkan diri.

"Tapi kalau Sri Mulyani dan yang lain-lain saya minta dipecat karena statusnya adalah pembantu presiden," tambahanya.

Penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan ketidakberesan dalam penyaluran dana ke Bank Century makin menguat setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, menyimpulkan sebagian penyaluran dana itu tidak memiliki dasar hukum.

Dan fraksi pendukung pemerintah yang semula menolak akhirnya mendukung penggunaan hak angket ini setelah temuan BPK tersebut.

Menkeu serahkan informasi

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani di tempat terpisah mengatakan siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjelaskan latar belakang dan proses pengucuran dana untuk Bank Century yang dianggapnya sudah sesuai aturan yang berlaku.

"Sebetulnya hari ini saya sudah sampaikan suatu berita acara penyerahan kepada KPK mengenai seluruh materi yang ada di Departemen Keuangan terkait dengan ini," kata Sri Mulyani.

Dia menambahkan bahwa dia juga sudah meminta agar KPK mengirimkan petugas penyidik.

"Saya sampaikan kepada beliau seluruh data, informasi, rekaman yang terjadi di dalam keputusan sebelumnya, tanggal 20, tanggal 21, dan yang lainnya."

Setelah mengesahkan hak angket ini, DPR akan membentuk panitia khusus, hari Jumat nanti. Mereka inilah yang bertugas memanggil orang-orang yang dianggap terkait dengan kasus ini.

Pegiat anti korupsi Fadjroel Rahman meminta agar orang-orang yang duduk di dalam pansus ini bersih dari persoalan korupsi, dan tidak terjebak kompromi politik.

"Carilah orang yang betul-betul bebas dari kasus hukum," tuturnya.