Komnas HAM akan usut lumpur

Lumpur Lapindo
Image caption Tim penyelidik akan terdiri dari sekitar lima hingga tujuh anggota

Komisi Nasional HAM menyatakan akan membentuk tim penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap para korban luapan lumpur Lapindo.

Dalam pengumuman pada akhir Mei 2009, Komnas HAM menyatakan tim akan mulai membuat berita acara penyelidikan dan berkas dugaan pelanggaran pidana ini kelak diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Perkembangan ini terjadi ketika para korban mengenang tiga tahun banjir lumpur panas yang menenggelamkan kampung halaman mereka di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Luapan lumpur bermula dari kegiatan pengeboran PT Lapindo Brantas. Tiga tahun telah berlalu para korban masih menuntut agar pihak Lapindo segera melunasi ganti rugi yang dijanjikan.

Wartawan BBC Endah Sulistianti di Jakarta melaporkan berbagai upaya hukum mengembalikan hak para korban lumpur Lapindo terus dilakukan.

Rekomendasi tidak jalan

Kali ini Komnas HAM akan membentuk tim penyelidik yang bertugas membuat berita acara pemeriksaan para korban dan pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM di lokasi semburan lumpur.

Tim penyelidik ini dibentuk setelah sejumlah rekomendasi Komnas HAM kepada pemerintah tidak dijalankan.

Wakil Ketua Tim ad hoc Lumpur Lapindo di Komnas HAM Nur Kholis mengatakan jika ditemukan pelanggaran HAM berat maka berkas-berkas tersebut akan diteruskan ke Kejaksaan Agung.

Nur Kholis menambahkan tim penyelidik akan terdiri dari lima hingga tujuh orang yang akan memeriksa sekitar dua hingga tiga korban per hari.

"Komnas HAM berharap pemeriksaan ini akan selesai pada akhir Juli," kata Nur Kholis.

Sebelumnya langkah hukum pernah dilakukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan mengajukan gugatan perdata atas kasus lumpur Lapindo ke PN Jakarta Pusat, namun ditolak.

Dalam proses kasasi kasus ini juga di tolak oleh Mahkamah Agung.