Pemeriksaan terbuka bersyarat

DPR
Image caption Sempat terjadi perdebatan tentang pelaksanaan pemeriksaan

Rapat Panitia Khusus hak angket Bank Century DPR hari ini memutuskan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak akan dilakukan secara terbuka.

Tapi keterbukaan pemeriksaan ini bersifat bersyarat karena sejumlah saksi akan diperiksa secara tertutup dengan alasan keamanan.

Keputusan yang bisa disebut sebagai "jalan tengah" itu diambil setelah silang pendapat, seperti dilaporkan wartawan BBC Sigit Purnomo.

Seorang anggota pansus dari Partai Demokrat Benny K. Harman misalnya mengusulkan agar rapat berlangsung tertutup.

Ada anggota yang berpendapat sifat tertutup itu sejalan dengan asumsi praduga tak bersalah sementara yang lain berpendapat harus dilakukan secara terbuka karena tidak perlu ada yang ditakutkan.

Persetujuan anggota

Keputusan akhir adalah pemeriksaan dilakukan secara terbuka bersyarat atau tergantung pada permintaan dari saksi tertentu dan disetujui anggota pansus.

"Ini untuk mengakomodir kehendak masayrakat yang begitu besar tentang perdebatan yang terjadi di dalam pansus, sekaligus memenuhi unsur transparansi, akutanbilitas, dan keterbukaan," kata Wakil Ketua Pansus Mahfudz Siddiq.

"Kecuali ada permintaan saksi-saksi karena pertimbangan tertentu maka bersifat tertutup, tapi itu harus mendapat persetujuan dari anggota pansus," tambahnya.

Pihak pertama yang akan dipanggil pansus adalah Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, pada Rabu dan Kamis mendatang.

Selain itu pansus juga memutuskan untuk memanggil sejumlah pihak terkait dalam kasus ini seperti Mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pemeriksaan terhadap Boediono dan Sri Mulyani dianggap penting untuk mengungkap proses bantuan likuiditas ke Bank Century karena selama ini DPR menilai Boediono dan Sri Mulyani sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pengucuran dana sebesar Rp 6,7 triliun.

Meski Menteri Keuangan Sri Mulyani beralasan pemberian bantuan dilakukan guna menghindari dampak sistemik, audit investigasi BPK menyebutkan kalau proses penyaluran dana ke Bank Century tidak memiliki dasar hukum.