Terbaru  19 Februari 2010 - 08:47 GMT

Komisi Yudisial kaji kasus Antasari

Antasari Azhar

Pengadilan mantan Ketua KPK Antasari Azhar menyedot perhatian publik

Komisi Yudisial akan melakukan kajian terhadap putusan persidangan tingkat pertama kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Antasari Azhar.

Lembaga ini akan meminta salinan putusan perkara ini untuk mengkaji ada tidaknya pelanggaran kode etik hakim dalam proses penetapan vonis terhadap Antasari.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Antasari Azhar dikenai hukuman 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen pada 11 Februari lalu.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni hukuman mati.

Dalam pembacaan tuntutan beberapa waktu lalu Jaksa Penuntut Umum Cirrus Sinaga mengatakan Antasari memiliki motif yang kuat untuk menghabisi nyawa Nasrudin.

Motif itu, kata jaksa, adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan Antasari kepada Rhani Juliani, istri Nasrudin.

Etika hakim

Komisi Yudisial yang sebelumnya melakukan pemantauan terhadap proses persidangan perkara pembunuhan dengan terdakwa Antasari Azhar, berencana mengkaji prosedur pengambilan putusan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Herry Swantoro pada perkara tersebut.

Hakim Pengadilan Jakarta Selatan

Komisi Yudisial sudah sering memeriksa kredibilitas hakim

Ketua Komisi Yudisial Busro Mukodas mengatakan lembaganya sudah mengirimkan surat permintaan salinan putusan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dia menjelaskan langkah yang dilakukan lembaganya dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran etika hakim dalam proses pengambilan putusan itu.

Menurutnya Komisi Yudisial tidak akan mempengaruhi putusan Hakim pada penanganan perkara di pengadilan yang lebih tinggi.

Lembaganya hanya menyoroti ada tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim di persidangan tersebut.

Berbeda dengan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung justru melihat rencana Komisi Yudisial ini akan berpotensi mempengaruhi independensi hakim di tingkat banding.

Juru Bicara Mahkamah Agung Hatta Ali mengatakan sebaiknya Komisi Yudisial menemukan indikasi kuat terjadinya pelanggaran etika sebelum meminta salinan putusan perkara Antasari.

Jika tidak, katanya, langkah Komisi Yudisial tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi keberanian hakim dalam mengambil keputusan sebuah perkara apalagi jika hasil kajian Komisi Yudisial nanti disampaikan sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Menurutnya juga akan lebih baik jika Komisi Yudisial juga tidak mengumumkan rencana pemeriksaan itu kepada publik.

BBC navigation

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.