Menakar dampak Century

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Image caption Akankah koalisi pemerintahan Presiden SBY pecah karena keputusan DPR?

DPR akhirnya memutuskan telah terjadi pelanggaran hukum dalam kebijakan penyelamatan Bank Century oleh pemerintah.

Suara DPR ini didasarkan pada hasil kerja panitia khusus hak angket selama kurang lebih tiga bulan.

Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan adalah apakah posisi Boediono, mantan gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat wakil presiden dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, akan aman?

Keduanya dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan kebijakan bail out Bank Century.

Sejumlah pengamat mengatakan posisinya keduanya akan aman.

Namun bukan berarti kedua pejabat tinggi akan "bisa menjauh" dari persoalan ini.

Penyelidikan hukum

Dengan keputusan DPR ini, kebijakan pemerintah yang menjadi inti perhatian pansus, akan masuk ke ranah hukum.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa menghentikan penyelidikan hukum terhadap Boediono maupun Sri Mulyani.

Dalam keadaan seperti sekarang, penyelidikan hukum menjadi satu-satunya harapan bagi pemerintah untuk menutup masalah ini.

Bila aparat tidak menemukan bukti pidana yang kuat, Boediono dan Sri Mulyani tentu akan bebas dan kasus ini dianggap selesai.

Sejak awal pemerintah selalu menegaskan bahwa Bank Century perlu diselamatkan agar tidak terjadi krisis keuangan.

Para pejabat yang membidangi sektor keuangan ketika itu melihat potensi kegagalan sistemik di sektor perbankan dan situsasi ini harus dicegah.

Yang perlu dicatat di sini adalah meski nanti pada akhirnya aparat penegak hukum tidak menemukan bukti pelanggaran peraturan perundangan, dipastikan penyelidikan terhadap Boediono dan Sri Mulyani akan mengganggu kinerja mereka.

Implikasi lain adalah para pengambil keputusan di jajaran pemerintahan kini akan berpikir seribu kali sebelum mengeluarkan kebijakan.

Kasus Bank Century menjadi bukti bahwa kelak mereka bisa "diadili" di DPR dan diselidiki aparat penegak hukum.

Nasib koalisi

Partai Demokrat pimpinan Presiden Yudhoyono tadinya berharap suara koalisi pendukung pemerintah akan mampu meredam partai-partai yang mengusung hak angket.

Harapan ini tidak terwujud karena fraksi Partai Golkar, PKS, dan PPP di DPR menyatakan kebijakan bail out pemerintah dinilai bermasalah.

Perpecahan diyakini tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Namun kasus Bank Century bisa menjadi "batu sandungan" koalisi.

Bila kasus ini dianggap selesai, koalisi Demokrat-Golkar-PKS-PAN-PPP-PKB bisa tetap solid.

Tapi bila perbedaan di antara anggota koalisi makin tajam, ada kemungkinan kekuatan koalisi tidak sekuat dulu.

Bila ini menjadi kenyataan, tentu bukan kabar baik bagi pemerintahan Yudhoyono.

Berkurangnya dukungan di parlemen bisa menyulitkan pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan.

Pergantian menteri

Komposisi kabinet sekarang ini adalah hasil negosiasi politik. Lima partai yang mendukung Demokrat memiliki wakil di kabinet.

Bila peta koalisi berubah, hampir pasti komposisi kabinet akan ikut berubah.

Terlalu dini untuk memperkirakan perubahan ini meski perkembangan dalam beberapa waktu terakhir mengisyaratkan Presiden Yudhoyono sepertinya ingin merangkul PDI Perjuangan dan Gerindra.

Perbedaan platform membuat kedua partai ini tidak bisa dirangkul Demokrat. Perlu perubahan yang cukup dramatis untuk membuat PDI Perjuangan, Gerindra, dan Demokrat berada di satu kereta.