Terbaru  25 Maret 2010 - 12:32 GMT

MK tolak uji materi UU Pornografi

Sidang Mahkamah Konstitusi

Salah seorang hakim Mahkamah Konstitusi minta uji materi dikabulkan

Mahkamah Konstitusi, dalam sidang yang berakhir Kamis sore di Jakarta, menolak permohonan uji materi UU Pornografi. Majelis hakim berpendapat pasal-pasal yang dipermasalahkan tidak menimbulkan multitafsir, dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Namun keputusan ini tidak diambil secara bulat oleh semua anggota majelis hakim. Sedangkan pemohon mengatakan akan mempertimbangkan langkah hukum agar UU Pornografi ini ditinjau kembali.

Putusan menolak permohonan uji materi terhadap UU Pornografi imi dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD.

Dia mengatakan, berdasarkan penilaian terhadap fakta Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materi.

Tetapi, kata Mahfud MD, "Dalil-dalil pemohon tidak berdasar dan tidak berlandaskan hukum."

Keputusan itu disetujui oleh 8 hakim konstitusi dan satu hakim, Maria Farida Indrati, memberikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion.

Dalil-dalil pemohon tidak berdasar dan tidak berlandaskan hukum

Mahfud MD

Menurut Maria Farida, berdasarkan ketentuan yang ada di UU No. 44 Tahun 2008 itu, permohonan uji materi itu sepantasnya disetujui oleh MK.

"Saya berpendapat bahwa permohonan para pemohon harus dikabulkan karena bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 dan pasal 29 ayat 1 UUD 1945," kata Maria Farida.

Legislative review

uu pornografi

UU Pornografi timbulkan protes di banyak tempat

Para pemohon yang terdiri dari lembaga Komnas Perempuan, LSM dan kelompok adat, mengaku kecewa dengan keputusan ini.

Mereka menilai hakim konstitusi tidak bisa melihat ancaman UU Pornografi terhadap perempuan korban pornografi.

Kuasa hukum pemohon, Taufik Basari, mengatakan pihaknya akan melakukan legislative review agar dilakukan pengkajian kembali terhadap UU Pornografi.

"Artinya," kata Taufik, "DPR yang ada sekarang --dengan disadarkan oleh argumentasi hukum berupa dissenting opinion bahwa UU ini bermasalah maka ke depan harus tetap dikaji lagi."

"Ini belum berakhir, ini harus berlanjut. Apalagi tadi di dalam dissenting opinion beberapa daerah merasakan keresahan dengan adanya UU ini," kata Taufik Basari.

Ini belum berakhir, ini harus berlanjut

Taufik Basari

Daerah-daerah yang disebutkan Taufik itu antara lain adalah Bali, Papua, dan Sulawesi Utara.

"Kita tidak boleh membiarkan ini," tegas Taufik.

Komnas Perempuan mencatat sudah ada dua kasus yang dikenai dengan UU Pornografi ini.

Sejumlah penari di Bandung dan Karang Anyar, Jawa Tengah, diadili karena dianggap melakukan tindakan pornografi.

BBC navigation

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.