DPR setuju peningkatan tarif listrik

DPR RI
Image caption Hatta Radjasa mengatakan kenaikan sekitar 10 persen

DPR RI Senin (03/05) menyetujui rencana pemerintah menaikkan tarif daftar listrik tahun (TDL) ini bersamaan dengan pengesahan UU APBN Perubahan.

Rincian kenaikan ini masih akan dibahas pemerintah dan DPR namun menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa, pemerintah merencanakan kenaikan rata-rata 10% untuk tiap kelas pelanggan.

"Ada dua puluhan tarif nah nanti akan dibicarakan besaran kenaikannya," kata Hatta Radjasa kepada para wartawan.

Dalam APBN Perubahan 2010, DPR menyetujui besaran subsidi pemerintah mencapai Rp 55 triliun, dari permintaan pemerintah sebelumnya Rp 56 triliun.

Namun untuk mencukupi biaya penyediaan listrik, PLN masih membutuhkan kenaikan tarif listrik.

Alasan yang dikemukakan pemerintah antara lain karena PLN masih sangat bergantung pada BBM sebagai sumber listrik.

Meskipun ikut mengesahkan APBN-P 2010, anggota panitia anggaran dari fraksi PKS Akbar Zulfakar mengatakan, fraksinya menolak kenaikan tarif dasar listrik karena menurut dia masih ada alternatif lain untuk mengatasi defisit anggaran.

"Kenapa defisit? Itu karena harga BBM internasional di APBN 60 dolar per barel sedangkan harga sebenarnya adalah 80 dolar per barel sehingga pemerintah yang mensubsidi kekurangan 20 dolar itu," kata Akbar.

"Tetapi kenaikan harga minyak itu kan sudah ketahuan dari tahun 2005, seharusnya pemerintah sejak saat itu sudah memikirkan energi alternatif seperti geotermal, batubara supaya kita tidak terlalu tergantung pada minyak."

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan penolakan PKS ini akan menjadi catatan bagi pemerintah dan yang penting saat ini semua fraksi sudah setuju dengan rencana ini.

ESDM kurang koordinasi

Sebenarnya apakah memang masih ada alternatif-alternatif lain yang bisa ditempuh pemerintah untuk mencukupi biaya listrik selain dengan menaikkan tarif dasar listrik?

Menurut Harry Azhar, Ketua Panitia Anggaran DPR, alternatif sebenarnya masih ada. "Kalau misalnya koordinasi Kementrian ESDM bagus, sebenarnya bisa tanpa harus menaikkan TDL."

Dia mengatakan semua penyedia energi itu adalah BUMN yang berada dibawah pengawasan ESDM.

"Contohnya gas. PLN mengeluh karena gasnya lebih banyak diekspor ke luar negeri. Dengan mengubah kebijakan pasokan BBM dan gas, beban subsidi bisa dikurangi hingga Rp 5 triliun," tambah Harry Azhar.

Harry juga mengkritik target subsidi listrik pemerintah yang selama ini dinilai kerap salah sasaran.

Rumah tangga kaya pengguna listrik kelas 6.600 watt misalnya, ternyata masih mendapat jatah subsidi.

Acara pengesahan RUU APBN-Perubahan sempat diwarnai skorsing hampir dua jam karena sebagian fraksi DPR menolak kehadiran menteri keuangan Sri Mulyani selaku wakil pemerintah.

Berita terkait