Terbaru  9 Juli 2010 - 08:29 GMT

KPK didesak tangani rekening polisi

Kantor KPK

Koalisi mendesak KPK untuk segera tangani kasus rekening perwira polri

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk mempercepat proses hukum terhadap kasus rekening mencurigakan milik 15 perwira tinggi Polri.

Koalisi terdiri dari Organisasi non pemerintah yaitu Indonesian Corruption Watch ICW, Kontras, Imparsial, LBH Jakarta dan Transparency International Indonesia TII. Kedatangan lembaga anti korupsi ke KPK ini merupakan ketiga kalinya, untuk melaporkan kasus yang sama.

Peneliti ICW Illian Deta Arta Sari menilai KPK lambat dalam menangani kasus rekening mencurigakan milik perwira tinggi polri ini, padahal sudah dilaporkan sejak beberapa bulan yang lalu.

"Ini ketiga kalinya kami mendesak KPK untuk menyelidiki kasus ini, tetapi berjalan lambat dan hasil pembicaraan dengan KPK menyebutkan sudah membentuk tim dan sudah masuk tahap pra penyelidikan," kata Illian.

Anggota koalisi dari Transparency International Indonesia TII, Teten Masduki menilai pengusutan kasus kepemilikan dana dalam rekening perwira tinggi polri yang dilakukan oleh kepolisian rawan dengan konflik kepentingan, berbeda jika ditangani oleh KPK.

"Kalau mengusut tuntas diserahkan kepada Polri, ada konflik kepentingan dan saya melihat ada indikasi rekayasa, seperti pernyataan dana itu merupakan pemberian pengusaha perlu dipertanyakan juga apakah pengusaha itu tersangkut kasus hukum," kata Teten.

Hambatan hukum

Teten Masduki

Teten : pengusutan rekening oleh polisi rawan konflik kepentingan

Sekjen TII Teten Masduki mengatakan dalam pertemuan dengan KPK, koalisi mempertanyakan proses penyelidikan KPK terhadap rekening mencurigakan milik perwira tinggi Polri yang telah dilaporan lembaga anti korupsi.

Menurut Teten, hasil pembicaraan dengan KPK mengalami hambatan hukum menyangkut kerahasiaan nasabah yang diatur dalam UU Perbankan untuk menelusuri dana rekening perwira tinggi Polri itu.

"Dalam UU Prbankan rekening tidak boleh dibuka kecuali dengan surat kuasa dari pemilik rekening, jadi para perwira polri ini bisa memberikan kuasa kepada presiden atau KPK untuk membuka rekening mereka," kata Teten.

Menurut dia, langkah lain yang bisa dilakukan untuk menyelidiki kasus ini adalah membentuk tim gabungan atau memerintahkan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk mengusut kasus ini.

Koalisi berharap KPK harus lebih cepat dalam mengusut kasus rekening perwira polri ini untuk mencegah kembali terjadinya kekerasan seperti yang dialami oleh pegiat anti korupsi ICW Tama Satrya Langkun yang dibacok orang tak dikenal, dan pelemparan bom molotov ke Kantor Redaksi Majalah Tempo.

Seperti diberitakan, Majalah Tempo edisi pekan lalu menurunkan laporan tentang sejumlah data rekening mencurigakan milik perwira tinggi polri. Sebelumnya, Mabes Polri mengatakan tengah melakukan penyelidikan terhadap laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengenai rekening mencurigakan milik perwira tinggi Polri, dan akan mengumumkan hasilnya pekan depan.

BBC navigation

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.