DPR kecam pemerintah soal petugas DKP

Tiga petugas DKP
Image caption Tiga petugas DKP yang ditangkap Malaysia bertemu DPR

Komisi I DPR menilai pemerintah kurang koordinasi dalam menangani penangkapan tiga petugas DKP oleh Malaysia.

Penilaian ini disampaikan Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq di sela-sela pertemuan dengan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan hari Selasa.

"Sejauh ini kami melihat indikasi ketidaktegasan pemerintah dalam menyikapi dan bahkan tidak ada koordinasi dan konsolidasi pandangan antara kementrian dan lembaga yang terlibat, akibatnya sikap pemerintah yang disampaikan Menlu menuai protes dari masyarakat," kata Mahfudz

Setelah meminta penjelasan ketiga petugas DKP, Komisi I akan mengadakan pertemuan dengan Kementrian Luar Negeri hari Rabu.

Dalam pertemuan hari Selasa, DPR juga mendengar penjelasan Sivei Grevo Wewengkang, salah satu dari tiga petugas DKP yang ditangkap Polisi Air Malaysia 13 Agustus lalu.

Mereka dilepas tanggal 17 Agustus lalu setelah pemerintah mengirim Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Happy Simanjuntak.

Dalam keterangan kepada DPR Selasa, Simanjuntak mengatakan perundingan untuk membebaskan anak buahnya berjalan alot.

Di lain pihak, Indonesia membebaskan tujuh nelayan Malaysia yang ditangkap oleh DKP.

Malaysia tenang

Selain menjadi perhatian DPR dan kalangan politisi lainnya di Indonesia, penangkapan tiga petugas DKP ini memicu berbagai demonstrasi anti-Malaysia di berbagai kota, dan mendapat liputan luas oleh media di Indonesia.

Salah satu unjuk rasa paling ekstrim terjadi di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dengan pelemparan kotoran manusia oleh sejumlah demonstran pada hari Senin.

Tiga pendemo ditangkap oleh polisi dalam peristiwa itu.

Akademisi dan pengamat politik Malaysia Farish Noor mengatakan penangkapan tujuh nelayan Malaysia oleh Indonesia tidak menimbulkan unjuk rasa maupun menjadi perhatian besar di Malaysia

Dia mengkontraskan keadaan ini dengan liputan media Indonesia yang menurutnya provokatif.

"Saya rasa liputan yang tidak seimbang dengan sengaja membangkitkan isu ini sebagai aksi provokasi," kata Farish.

Farish yang bekerja di Nanyang Technological University dan Universitas Muhammadiyah Surakarta berada di Makassar ketika kelompok Laskar Merah Putih mengancam akan membakar kapal-kapal Malaysia.

Dia juga mengkritik ketidakjelasan cara pemerintah Malaysia dan Indonesia menangani masalah ini.

"Persoalan klaim atas daerah kelautan antara Malaysia, Singapura dan Indonesia adalah persoalan legal, tetapi sekarang dibangkitkan dan dijadikan isu patriotik, lewat suatu wacana patriotisme yang amat cethek dan sempit," kata Farish.