Sistim Malaysia menyulitkan

Demo anti Malaysia di Jakarta
Image caption Dugaan ketidakadilan di Malaysia memicu unjuk rasa di Jakarta

Sistem hukum Malaysia dianggap sulit diakses untuk mengecek data ratusan warga Indonesia yang kini terancam hukuman mati di sana, kata Duta Besar Dai Bachtiar.

Keadaan ini menyebabkan KBRI terlambat memberikan bantuan kepada WNI yang menghadapi kasus-kasus tersebut.

Kepada BBC Indonesia Dubes Dai menjanjikan perbaikan sistem deteksi dini.

"Kita sulit sekali memperoleh informasi tentang keberadaan mereka. Tetapi lewat hasil komunikasi, akhirnya kami memperoleh kesempatan dan bahkan mereka akan memberikan informasi kepada kita begitu ada orang Indonesia yang ada masalah hukum," kata Dai.

Ia menambahkan jumlah 177 WNI yang terancam hukuman mati baru diketahui setelah mendapatkan informasi resmi dari pengadilan di Malaysia.

Media playback tidak ada di perangkat Anda

Tetapi kordinator Migrant Care di Malaysia, Alex Ong, mengatakan pejabat Indonesia tetap dapat mengetahui lebih awal tentang kasus yang menimpa warganya jika menjemput bola bukan sekadar menunggu informasi dari pengadilan Malaysia.

"Mereka harus rajin-rajin mengunjungi penjara. Paling tidak penjara yang berada dekat dengan kantor mereka di Kuala Lumpur maupun di lembah Klang," kata Alex Ong.

Dalam satu pernyataan bersama sekelompok lembaga non-pemerintah, Migrant Care menyebut ada 345 warga Indonesia yang terancam hukuman mati di Malaysia, kebanyakan akibat kasus narkoba.

Menurut pemerintah hanya 177 WNI yang benar-benar diancam hukuman mati, tiga diantaranya menunggu eksekusi kecuali ada pengampunan dari Raja Malaysia.

Berita terkait