HRW: cabut hukum khalwat

Pelaksanaan hukuman syariat
Image caption Seorang wanita dihukum cambuk karena melanggar syariat Islam

Lembaga HAM internasional, Human Rights Watch atau HRW, meminta agar pemerintah Aceh dan pemerintah pusat di Jakarta mencabut ketentuan mengenai khalwat dan busana Muslim.

Dalam laporannya mengenai penegakan syariat Islam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, HRW mengatakan penerapan hukum Islam di wilayah itu, khusus penerapan kedua aspek hukum Islam itu, banyak melanggar hak asasi manusia.

HRW melengkapi laporannya dengan kesaksian sejumlah tersangka yang pernah mengalami perlakuan buruk karena dituduh melanggar syariah.

Lembaga itu mengatakan pelanggaran HAM tersebut beragam, mulai dari penyiksaan tersangka yang melakukan khalwat (berdua-duaan bukan muhrim) sampai pemerkosaan wanita yang ditahan.

Juru bicara HRW yang sedang berada di Jakarta, Christen Broecker, mengatakan pemberlakuan syariat Islam bukan masalah namun beberapa ketentuan tentang moralitas sering menimbulkan penganiayaan terhadap orang-orang yang dianggap melanggar syariat.

"Kami menyarankan agar kedua hukum itu dibekukan. Kami berpendapat hukum khalwat harus dicabut, hukum tentang cara berpakaian syariah harus dicabut," kata Broecker kepada BBC Indoensia.

Daerah terpencil

Broecker menegaskan bahwa HRW tidak berkeberatan dengan pemberlakuan syariat Islam bila dilakukan tanpa ada pemaksaan atau penyiksaan.

"Kalau Aceh dan Indonesia ingin mendidik warganya bagaimana berperilaku berdasarkan Islam, tidak ada masalah. Tapi menurut kami cara itu tidak harus dipaksakan melalui hukum pidana agar orang tidak berdua-duaan sebagaimana mereka inginkan, dan orang dipaksa berpakaian dengan cara tertentu," ujarnya.

Seorang aktivis HAM di Aceh, Dr Humam Hamid dari Forum Peduli HAM, mengatakan bahwa secara keseluruhan pelanggaran yang terjadi mungkin tidak seburuk yang dilaporkan oleh HRW.

Humam menambahkan, dia sendiri merasa malu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penegakan syariat Islam di Aceh.

Tetapi, dia mengatakan bahwa pelanggaran lebih sering terjadi di kawasan-kawasan terpencil, di pedalaman.

"Mungkin kala tempatnya agak terpencil, saya kira iya. Kalau di kota agak jarang seperti itu. Kejadian seperti itu biasanya terjadi di tempat-tempat yang jauh dari pengawasan publik yang terdidik," kata Humam.

Namun demikian, pegiat hak asasi yang berlatar belakang sosiologi ini mengakui bahwa terkadang di kota-kota pun ada kejadian polisi syariah atau Wilayahtul Hisba yang melakukan razia yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akui kelemahan

Sementara itu, Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Profesor Rusydi Ali Muhammad, mengkiritik laporan HRW meskipun dia mengakui ada kelemahan dalam penegakan syariat Islam di NAD.

"Kelemahan ada di mana-mana, saya akui itu. Kita kan berproses dan sebenarnya kehadiran saya ini untuk menangkap berbagai sinyal untuk perbaikan," kata Rusydi.

Pejabat yang baru dilantik sekitar satu bulan ini menilai HRW tidak adil karena membuat dan menerbitkan laporan yang, menurut dia, sifatnya sepihak.

Dalam percakapan dengan BBC Indonesia, Prof Rusydi menekankan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak syariat sama sekali tidak bisa diterima.

Tetapi dia mengatakan bahwa kalau pun ada pelanggaran seperti pemukulan terhadap tersangka pelanggar syariat, haruslah dibedakan bahwa itu adalah tindakan oknum.

Dikatakannya, mungkin saja ada warga masyarakat yang bertindak emosional sehingga terjadi kekerasan yang berlebihan.

"Jangan-janga di Jakarta pun ada orang yang dituduh mencuri lalu dipukuli warga.

"Jadi keberingasan ini harus kita perangi bersama. Bukan hanya di Aceh, juga di London pun saya yakin ada yang seperti itu," kata Rusydi Ali Muhammad.

Berita terkait