Terbaru  30 Desember 2010 - 13:33 GMT

Pembayaran ganti rugi lumpur Lapindo 'mandek'

Lumpur Sidoarjo

Warga korban lumpur panas Sidoarjo mengaku pembayaran mandek

Belasan ribu warga korban lumpur panas Lapindo Sidoarjo di Jawa Timur kesulitan dalam mendapatkan uang ganti rugi.

Cicilan pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan mereka yang hancur karena luapan lumpur oleh PT Lapindo Brantas, terlambat tiga bulan.

Sebagian besar warga korban lumpur Sidoarjo yang belum tuntas pembayaran cicilan ganti ruginya adalah pemilik tanah dan bangunan non-sertifikat di beberapa seperti Desa Renokenongo, Jatirejo, Siring dan Kedungbendo.

Dalam kesepakatan dengan PT Lapindo Brantas akhir tahun 2008 lalu, mereka tetap mendapat ganti rugi asal mengumpulkan berkas pemilikan tanah dan bangunan berupa Letter C, Petok D dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Pembayaran dibagi dua, 20% uang muka sudah dilunasi, sisanya 80% dibayar PT Lapindo dengan cara dicicil per bulan. Tanah Rp1 juta per meter dan bangunan Rp15 juta per meter.

Belum dilunasi

Menurut salah satu Koordinator Korban Lumpur asal desa Jatirejo, Samanudin, total warga korban lumpur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007, sebanyak 13.237 berkas. Hingga saat ini baru 7.280 berkas yang dilunasi.

Samanudin sendiri memiliki anah dan bangunan seluas 90 meter senilai Rp249 juta. Selama 3 tahun ini dia baru menerima uang kompensasi sebesar Rp58 juta.

"Biasanya ditransfer ke rekening warga itu tiap tanggal 3. Tapi ini sudah tiga bulan nggak ada transferan. Dulu pas mau lebaran itu malah pernah telat 5 bulan. Trus mau gimana coba ? Dulu janjinya cicilannya lancar terus. Malah beberapa warga sini yang bilang tiap bulan ditransfer lima juta. Lha kapan mau selesai cicilannya? Kita sudah ngak punya apa-apa," kata Samanudin kepada BBC Indonesia.

Dulu janjinya cicilannya lancar terus. Malah beberapa warga sini yang bilang tiap bulan ditransfer lima juta. Lha kapan mau selesai cicilannya? Kita sudah ngak punya apa-apa

Samanudin

Selain itu, warga juga mengeluh soal pemotongan luas lahan bangunan karena lahan pekarangan atau teras rumah tidak ikut dihitung oleh PT Lapindo.

"Rumah saya halamannya lima meter ngak ikut dihitung. Katanya itu tanah basah, ngak termasuk hitungan. Saya ngak tahu tanah basah itu apa. Yang lain yang dihitung hanya bangunan thok. Kalau dia ndak punya kebun di belakang ya ndak dihitung," kata Samanudin.

Tak ada uang

Sementara itu Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, perusahaan yang ditunjuk PT Lapindo untuk menyelesaikan pembayaran korban lumpur, Andi Darussalam Tabusala saat dihubungi BBC mengatakan, perusahaannya tidak punya uang untuk melunasi cicilan ganti rugi warga korban lumpur yang terlambat.

Menurut Andi, sekarang ini pihaknya tidak lagi membayar cicilan secara bersamaan.

Ada warga yang dibayar dulu, ada yang tidak, dan baru dibayar bulan-bulan berikutnya, katanya.

Jadi keterlambatan warga katanya bervariasi. Andi tidak mengetahui sampai kapan semua cicilan warga bisa dibayar tepat waktu.

Korban lumpur diminta bersabar sampai kesulitan keuangan PT Lapindo bisa teratasi, kata Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusala.

BBC navigation

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.