Pemerintah akan meninjau ulang SKB Ahmadiyah

bentrok masyarakat dan jamaah ahmadiyah Hak atas foto AP
Image caption Tiga orang tewas dalam aksi kekerasan di Cikeusik, Pandeglang

Pemerintah Indonesia akan meninjau kembali surat keputusan bersama (SKB) tentang Ahmadiyah setelah terjadi bentrok di Pandeglang, Banten, hari Minggu (6/2) yang menewaskan tiga orang.

Menteri Agama Surya Dharma Ali mengatakan keputusan ini diambil dalam pertemuan sejumlah pejabat tinggi negara pada Minggu malam.

"SKB ini menjadi salah satu hal yang akan dievaluasi pemerintah. Akan kami kaji seberapa besar masyarakat pada umumnya, termasuk jamaah Ahmadiyah mentaati SKB," kata Surya Dharma Ali kepada para wartawan di Jakarta, Senin (7/2).

Di kesempatan terpisah juru bicara Presiden Yudhoyono, Julian Aldrin Pasha, kepada BBC Indonesia mengatakan pemerintah akan melakukan kajian atas SKB.

"Pemerintah sedang memikirkan untuk meninjau kembali, merevisi, atau mencabut SKB tersebut," kata Julian.

"Penelaahan sudah dilakukan, apakah SKB ini masih efektif atau tidak," papar Julian.

'Negara lalai'

SKB terbaru dikeluarkan pada 2008 dan ditandangani oleh menteri agama, menteri dalam negeri, dan jaksa agung. SKB ini ditujukan untuk meminimalkan konflik antara masyarakat dan jamaah Ahmadiyah.

Dalam SKB itu antara disebutkan pelarangan penafsiran suatu agama dan perintah bagi jamaah Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam.

Disebutkan pula masyarakat tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut jemaah Ahmadiyah.

Beberapa laporan menyebutkan antara 2007 hingga 2010 terjadi 286 tindak kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah. Sebagian besar insiden tersebut terjadi di Bogor, Garut, Tasikmalaya, dan Kuningan.

Wakil Ketua LSM demokrasi dan perdamaian Setara, Bonar Tigor Naipospos, mengatakan dalam banyak kasus negara lalai dalam menjalankan tugas.

"Negara lalai, melakukan pembiaraan, dan tidak mengambil langkah yang cukup dalam mencegah tindak kekerasan terhadap anggota jamaah Ahmadiyah," kata Bonar.

Masalah sensitif

Image caption Beberapa kalangan tidak setuju dengan keberadaan Ahmadiyah

Ia mengatakan agama di Indonesia adalah sumber dukungan politik. Pemerintah pimpinan SBY menghitung bahwa Islam adalah kekuatan penting.

"Masalah agama juga sangat sensitif. Pemerintah menghitung, kalau tidak berhati-hati maka tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup."

Menurut Bonar, pemerintah dalam kasus Ahmadiyah sejak awal bersikap mendua dan tidak pernah mengambil posisi yang tegas.

Ia juga membenarkan tidak ada gerakan besar di Indonesia untuk meredam kelompok yang melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah.

Juru bicara presiden, Julian Pasha, membantah tudingan bahwa negara telah gagal melindungi warga negara.

"Itu pernyataan yang berlebihan. Karena bagaimanapun pemerintah menyadari aparat keamanan kurang sigap dalam melakukan antisipasi hingga jatuh korban," kata Julian.

"Ini juga akan menjadi evaluasi serius di tubuh kepolisian."

Polri sedang melakukan investigasi kasus di Pandeglang, termasuk meminta keterangan beberapa orang, namun hingga Senin (7/2) belum menetapkan nama-nama tersangka.

Berita terkait