Tim Komnas HAM akan selidiki penembakan di Kebumen

Tentara Indonesia Hak atas foto AP
Image caption Sudah berkali-kali pertikaian tanah antara TNI dan rakyat memuncak dengan tindakan kekerasan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, hari Senin (18/4) mengirimkan tim penyelidik ke lokasi penembakan di Kebumen, Jawa Tengah, hari Sabtu (16/4) terkait sengketa tanah antara TNI dan warga setempat.

Berbagai laporan media menyebutkan empat warga mengalami luka-luka akibat tembakan aparat TNI.

Komnas akan menyelidiki beberapa hal penting, kata wakil ketua Komnas, Ridha Saleh. Tetapi dia belum bisa menyebutkan temuan awal tim.

"Belum, karena tim kita baru turun hari ini. Kita baru melakukan koordinasi. Hari ini kita kirim tim ke sana untuk melakukan investigasi," kata Ridha kepada BBC Indonesia.

Dia mengatakan, ada banyak kejanggalan yang berkaitan dengan lahan yang dipersengketakan antara TNI dan warga Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, tempat terjadi penembakan.

"Ada sejumlah pertanyaan dan mungkin juga kejanggalan yang terjadi pada tanah tersebut," ujarnya.

Yang juga akan diselidiki oleh tim Komnas adalah perihal keberadaan tempat yang dijadikan sebagai pusat latiah tempur (Puslatpur) TNI di lahan yang disengketakan itu.

"Apakah (Puslatpur) itu memenuhi standar prosedur keamanan atau tidak. Termasuk apakan pusat latihan tempur itu mempertimgangkan pendekatan humaniter."

Pernyataan kepolisian

Media playback tidak ada di perangkat Anda

Dalam penjelasan kepada para wartawan, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Edward Aritonang, mengatakan bahwa insiden penembakan terjadi setelah warga menutup jalan masuk menuju lokasi Puslatpur.

Terhadap pernyataan kepolisian ini, kata Ridha Saleh, Komnas HAM akan menyelidiki secara mendalam termasuk adanya peranan provokator.

"Kemudian juga ada tuduhan warga membawa celurit, dan kalau benar apa maksud mereka membawa celurit; apakah karena ingin mempertahankan tanah mereka ataukah karena tanda tidak setuju dengan kehadiran Puslatpur disana.

"Itu semua akan dilihat," tambah Ridha Saleh.

Wakil ketua Komnas HAM itu memberikan jaminan bahwa pihaknya melakukan penyelidikan dengan prinsip impartial (tidak memihak) dan tim akan menemui polisi, aparat TNI, BPN, dan lembaga-lembaga lain.

TNI serahkan lahan

Sementara itu, Serikat Petani Indonesia (SPI) mendesak agar TNI menyerahkan lahan pertanian kepada warga mengingat penduduk pulau Jawa yang sangat memerlukannya.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, mengatakan TNI seharusnya berada di atas urusan keseharian rakyat mengingat statusnya sebagai pelindung rakyat.

"TNI mampu mencari lahan-lahan lain yang bisa digunakan untuk tempat latihan seperti lahan eks-HGU, lahan Perhutani, dan sebagainya," tutur Henry.

"Jangan saling beradu klaim antara rakyat dan TNI karena kalau sudah seperti ini hanya akan menyulitkan TNI sendiri sebab petani memang sudah tidak punya tanah lagi."

"Sebagaimana janji Presiden SBY untuk melakukan land reform," kata Henry, "sebaiknya TNI menyerahkan saja lokasi-lokasi yang memang sudah padat penduduknya di mana sudah terjadi saling klaim antara warga TNI dalam hal tanah."

Dia menyarankan agar TNI mencari lokasi-lokasi lain yang jauh dari permukiman penduduk. Dia mencontohkan bahwa TNI bisa mendapatkan lahan yang luas untuk latihan militer di pulau Sumatra atau pulau Kalimantan.

Berita terkait