Polri 'kesulitan' usut kasus-kasus NII

Terbaru  5 Mei 2011 - 20:51 WIB
anggota polri

Polisi berpendapat belum ada pelanggaran pidana dalam kasus NII

Pemerintah Indonesia mengatakan orang-orang yang diduga terlibat dalam jaringan Negara Islam Indonesia (NII) belum bisa ditindak karena sejauh ini belum bisa mendapatkan bukti pelanggaran pidana yang mereka lakukan.

Hal ini ditegaskan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Ito Sumardi menanggapi kasus-kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh anggota jaringan NII.

Ia meminta agar pihak-pihak yang merasa ditipu atau diculik oleh tersangka anggota NII untuk melapor.

"Penipuan, penculikan, atau pencabutan kewarganegarannya, itu semua tindak pidana," kata Ito yang menambahkan agar kasus ini bisa diteruskan harus ada bukti yang mendukung.

Pekan lalu, Menko Polhukkam Djoko Suyanto juga menyatakan pemerintah belum bisa menindak orang-orang yang disebut sebagai anggota jaringan NII karena belum mempunyai bukti pelanggaran pidana itu.

Dalam beberapa waktu terakhir marak pemberitaan tentang sejumlah anggota masyarakat yang diduga ditipu, diculik, atau direkrut oleh jaringan NII. Belakangan para korban mengaku direkrut jaringan NII.

Keterangan korban

Dari sini kasus NII kemudian menjadi perbincangan apalagi salah seorang tersangka kasus bom buku diketahui pernah menjadi anggota NII.

Pengamat hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dr Mudzakir mengatakan di tingkat awal sangat sulit mengaitkan kasus pemerasan itu dengan apa yang disebut sebagai jaringan NII.

Namun menurut Mudzakir, polisi dapat menyelidiki latar belakang kasus ini dengan meminta keterangan para korban.

"Polisi bisa mengumpulkan semua keterangan korban. Setelah itu dilihat apakah kasus ini bisa dilanjutkan apa tidak," kata Mudzakir.

"Kalau langsung menindak tersangka anggota jaringan NII saya kira tidak bisa. Nanti polisi bisa dituntut balik," tegasnya.

NII yang dideklarasikan oleh SM Kartosuwiryo pada 1949 dengan gerakan bersenjata berkembang terutama di daerah Jawa Barat. Pada 1970-an, ide pendirian negara Islam itu dilahirkan kembali, walau tanpa nama yang sama.

Sekarang masyarakat dikagetkan dengan munculnya sejumlah kasus yang dikaitkan dengan organisasi tersebut, namun sejuah ini aparat keamanan belum menemukan bukti kuat untuk menindaknya.

Link terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.