Moratorium dilanggar pada hari pertama

Terbaru  17 Juni 2011 - 21:31 WIB
Perambahan hutan gambut oleh KLK

Perambahan hutan gambut oleh KLK yang dilakukan oleh anak perusahaannya

Perusahaan Malaysia, Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK) dituduh melakukan pelanggaran moratorium penebangan hutan di Indonesia yang disponsori oleh Norwegia.

Pelanggaran ini, kata Yayasan Telapak, justru dilakukan pada hari pertama moratorium itu berlaku yaitu pada tanggal 20 Mei 2011.

Dan, ironisnya, kata LSM pembela lingkungan itu, perusahaan Malaysia itu mendapatkan dana investasi dari pemerintah Norwegia sendiri.

Pada bulan Mei 2010, Indonesia dan Norwegia menandatangani perjanjian penghentian penebangan hutan dengam imbalan dana US$1 miliar dollar.

Norwegia menyediakan uang sebesar ini dengan ketentuan bahwa penebangan hutan tidak akan terjadi di Indonesia selama beberapa tahun dan sebaliknya dilakukan penanaman lahan gundul.

Tetapi, Telapak mendapati KLK melakukan perambahan hutan di Kalimantan Tengah. Melalui anak perusahaannya di Indonesia, yaitu PT Menteng Jaya Sawit, KLK membersihkan lahan yang sangat luas dengan izin yang sudah kadaluwarsa.

Sesuai ketentuan moratorium, tidak boleh ada lahan gambut yang digarap oleh perkebunan.

Ilegal dan praktik suap

Moratorium hutan dilanggar

Kepala bidang kampanye LSM lingkungan Telapak Hapsoro mengatakan kepada Asyari Usman telah ditemukan kasus pelanggaran moratorium penebangan hutan di Kalimantan Mei lalu.

Untuk melihat materi ini, JavaScript harus dinyalakan dan Flash terbaru harus dipasang.

Putar dengan media player alternatif

Direktur Kampanye Telapak, Hapsoro, mengatakan kepada BBC Indonesia, Jumat (17/6), bahwa KLK jelas melakukan kegiatan ilegal. Sebab, katanya, surat izin operasi mereka hanya berlaku satu tahun dan surat izin itu diterbitkan tahun 2009.

"Yang kami lihat adalah kawasan hutan gambut dalam yang seharusnya masuk dalam zona moratorium, justru malah dibuka.

"Sementara areal perkebunan itu dilaporkan secara resmi kepada pemerintah daerah belum aktif beroperasi, tapi kenyataannya justru beroperasi," kata Hapsoro.

Menurut Hapsoro, jelas sekali kegiatan yang dilakukan oleh KLK di Kalimantan Tengah itu sebagai perbuatan ilegal.

Ketika dityanyakan apakah ada kemungkinan permainan suap yang menyebabkan KLK bisa melakukan perambahan hutan secara leluasa, Hapsoro dengan lantang memastikan bahwa itulah yang terjadi.

"Ya, ya, kami menemukan hal tersebut tidak hanya di satu perusahaan, tapi di puluhan perusahaan lain di Kalimantan Tengah banyak melakukan hal yang serupa," kata Hapsoro.

Dia tidak yakin kalau para pejabat di pusat mengetahui apa yang terjadi. Hapsoro lebih percaya kegiatan penebangan hutan atau pembersihan lahan itu bisa terjadi karena ada izin dari para pejabat tingkat daerah.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.