DPR berhentikan tiga anggota

Gedung DPR RI
Image caption Nama-nama anggota DPR yang diberhentikan tidak jadi diumumkan dalam sidang

DPR pada hari Selasa (5/7) memastikan memberhentikan tiga anggotanya karena sejumlah kasus, namun hanya satu yang diberhentikan secara tetap karena tersangkut kasus hukum.

Meski batal diumumkan di rapat paripurna Badan Kehormatan, DPR menegaskan keputusan pemberhentian tiga wakil rakyat sudah final.

Nama-nama anggota yang diberhentikan disebut-sebut adalah As’ad Syam dari Fraksi Demokrat, M. Izzul Islam dari Fraksi PPP, dan Nurdin Tampubolon dari Fraksi Hati Nurani Rakyat.

Anggota Badan Kehormatan Ali Machsan Musa mengatakan satu di antaranya diberhentikan secara tetap karena Mahkamah Agung sudah memperkuat vonis bersalah.

"Setelah ini kita mesti merapatkan mereka yang baru diputuskan di tingkat pengadilan negeri. Menurut aturan, mereka bisa berhenti sementara," katanya.

Saat ini ada sejumlah anggota DPR tersangkut kasus pidana korupsi baik yang sudah mendapatkan vonis di pengadilan maupun yang masih dalam proses penyidikan.

Mereka antara lain anggota Komisi III Panda Nababan yang sudah dijatuhi vonis 17 bulan penjara dan M. Nazarudin yang berstatus tersangka dalam kasus korupsi yang kini tengah diperiksa KPK.

Etika

Karena masih menunggu keputusan MA, maka DPR tidak bisa mengeluarkan keputusan pemecatan.

Untuk kasus Nazarudin, Badan Kehormatan menurut Ali Machsan Musa, masih akan meminta keterangan dari sejumlah orang sebelum menjatuhkan sanksi.

Langkah Badan Kehormatan yang terlalu lama menjatuhkan sanksi kepada anggotanya yang tersangkut kasus pidana ini dikritik oleh pengamat politik, Arby Sanit.

Menurutnya, lembaga itu bergerak atas dasar etika yang melekat pada seorang anggota DPR.

"Untuk apa sidang BK. Sejak orang mulai tertuduh, sudah harus dipecat karena BK bekerja bukan atas dasar hukum. BK seharusnya bekerja atas dasar etik dan moral," jelas Arbi Sanit. Berdasarkan aturan yang dipegang oleh Badan Kehormatan DPR, mereka yang terkena sanksi pemberhentian sementara ini masih mendapat gaji pokok.

Media playback tidak ada di perangkat Anda

BK menetapkan empat hal yang membuat seorang anggota diberhentikan secara tetap, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri, ditarik oleh partainya, dan tersangkut kasus hukum dengan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap di tingkat Mahkamah Agung atau mereka yang diganjar vonis pengadilan lebih dari lima tahun.

Berita terkait