Hemat energi ala pemerintah

Terbaru  26 Juli 2011 - 21:41 WIB
Lampu penerangan jalan

Beban subsidi bahan bakar minyak dan listrik terus membengkak karena konsumsi meningkat

Pemerintah menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp2,3 triliun dengan instruksi mengurangi konsumsi listrik pada berbagai kementerian dan instansi negara setahun mendatang.

Menko Perekonomian Hatta Radjasa memanggil pejabat kementerian dan pimpinan berbagai instansi untuk memastikan inisiatif penghematan ini dipahami oleh para pimpinan lembaga negara.

Intinya semua lembaga harus mulai memikirkan bagaimana penghematan dilakukan sehingga target pengurangan konsumsi listrik dan BBM dipangkas antara 10-25%, meski tidak disebutkan dalam periode berapa lama.

Belum cukup, setelah ini, program penghematan juga akan disosialisasikan ke tingkat gubernur/ kepala daerah dan pejabat setingkatnya.

"Kemudian ini dilakukan monitoring oleh gugus tugas dan setiap kementerian dan lembaga memiliki gugus tugas di bawah Sekjennya dan Biro Umumnya dan melaporkan, memonitoring setiap minggu," kata Hatta.

Selain itu, program penghematan juga akan disosialisasikan ke tingkat gubernur/ kepala daerah dan pejabat setingkatnya.

Dipertanyakan

Apa yang terjadi bila tak ada kemajuan atau target tak terpenuhi? Itu belum dijelaskan oleh Menko Hatta Radjasa, meskipun ia mengakui program serupa yang dicanangkan tahun 2008 bahkan dengan penerbitan Instruksi Presiden nomor No.2/2008 tidak terlampau gemilang hasilnya.

Saat itu program penghematan diikuti antara lain dengan perintah untuk mematikan lampu di kantor milik pemerintah pada jam tertentu. Menurut Hatta, program itu tidak gagal.

"Dari dulu juga berjalan cuma karena pada waktu itu BBM menurun harganya, kita juga menurunkan harga, ini terasa agak kendur. Seharusnya tidak boleh kendur, terus jalan," jelasnya.

Instruksi untuk mengurangi konsumsi listrik ini adalah ide terbaru dari sekian banyak program penghematan yang telah digulirkan pemerintah selama ini, yang hasilnya masih banyak dipertanyakan.

"Kalau saya boleh mengatakan tidak ada itu penghematan dalam tahun ini karena yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang APBN justru pemerintah itu menambah subsidi energi"

Pri Agung Rakhmanto

Pemerintah setidaknya sudah dua kali mengeluarkan Inpres penghematan energi dan BBM, yakni tahun 2005 dan 2008. Program semacam ini, menurutnya, lebih indah diomongkan ketimbang benar-benar diawasi dan ditegakkan pelaksanaannya.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, lembaga yang banyak melakukan kajian pertambangan dan energi, Pri Agung Rakhmanto meragukan target bisa dicapai.

"Kalau saya boleh mengatakan tidak ada itu penghematan dalam tahun ini karena yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang APBN justru pemerintah itu menambah subsidi energi," kata Pri.

Beban subsidi BBM dan listrik dalam APBN membengkak karena onsumsi yang terus meningkat namun pemerintah enggan mengambil jalan tegas dengan menaikkan tarif.

Untuk mengurangi subsidi BBM saja, sejak tahun lalu pemerintah sudah mencari berbagai cara namun tak kunjung ditemukan skema yang dianggap tepat.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.