DPR pertanyakan dana pada Muhaimin Iskandar

Gedung DPR/MPR
Image caption Komisi IX DPR meminta keterangan dari Menakertrans soal DPIDT.

Komisi IX DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempertanyakan beberapa hal, anatara lain tentang dana Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi, PPIDT.

Dalam kesempatan itu, Menakertrans, Muhaimin Iskandar, kembali menegaskan tidak terlibat dalam kasus suap senilai Rp1,5 miliar terkait PPIDT senilai Rp500 miliar, seperti dilaporkan wartawan BBC, Andreas Agung Nugroho.

Menurut Muhaimin, Kemnakertrans hanya mohon agar program PPIDT dilaksanakan, sedangkan kuasa pengguna anggaran program ini adalah dinas di daerah yang belum tentu dinas transmigrasi, bisa dinas pekerjaan umum. Adapun bupati sebagai pihak penggunanya.

"Kita berterima kasih kepada semua pihak, media dan KPK yang mengawasi penggunaan angggaran. Kita berharap kasus ini diselesaikan, baik tipu menipu ataupun menuju kasus korupsi. Saya tidak pernah membicarakan rincian kasus ini karena saya berada dalam posisi mengusulkan dan belum mendapat konfirmasi kepastian," katanya dihadapan anggota Komisi IX DPR.

"Siapapun yang mencatut nama saya, saya tidak pernah bertemu dan berkomunikasi bahkan dengan Sesdirjen saya tidak pernah membicarakan hal ini. Saya juga tidak kenal dengan pengusaha itu," tegasnya.

Dugaan suap ini muncul ke permukaan setelah dua pejabat Kemenakertrans dan seorang pengusaha ditangkap KPK beberapa waktu lalu.

Muhaimin juga menyatakan telah melaporkan kasus tersebut ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam beberapa pernyataan yang dimuar media massa, Persiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menegaskan agar kasus itu diserahkan kepada proses hukum dan meminta Menakertrans Muhaimin Iskandar berterus terang seputar kasus itu.

Dalam kesempatan rapat kerja itu, anggota DPR juga mempertanyakan keberadaan staf ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dinilai menjadi semacam jalan pintas dalam mengambil keputusan dengan memotong jalur birokrasi yang semestinya.

Berita terkait