Menko Polkam: jangan kaitkan aparat di Papua dengan pelanggaran HAM

Polisi di Papua Hak atas foto Reuters
Image caption Situasi yang terus memanas sudah makan korban belasan orang sepanjang dua minggu terakhir.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan upaya aparat memburu pelaku kekerasan di Papua bukan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Tudingan pelanggaran HAM muncul setelah serangkain aksi kekerasan terjadi di Papua antara lain akibat bentrokan aparat dengan warga sipil.

Saat menjaga wilayah operasi PT Freeport di Terminal Gorong-gorong yang dikepung karyawan yang sedang mogok, polisi melepas tembakan peringatan ke arah massa. Dua orang tewas dalam insiden itu meski kepolisian setempat membantah korban tewas akibat tembakan aparat.

Dalam pembubaran Kongres Rakyat Papua pekan lalu, polisi juga melepas tembakan peringatan ke arah ribuan peserta kongres. Sedikitnya dua orang tewas ditemukan pasca pembubaran namun polisi mengatakan mereka tewas akibat luka benda tajam, bukan tembakan.

Sikap aparat saat melakukan pengaman di Papua, bela Djoko, bukan merupakan bentuk penganiayaan atas HAM.

"Jadi ada dua hal soal Papua: pertama tentang perbuatan makar yang sudah direncanakan dengan pertimbangan matang, aparat disana sudah memantau proses dari perencanaan mereka sampai memprokalimirkan hal itu," kata Djoko.

"Yang kedua tindak kekerasan di Papua itu nyata dan ada. Oleh karena itu kalau TNI/ Polri mengejar pelaku tindak kejahatan itu jangan dikaitkan dengan HAM," tegasnyas seperti dilaporkan wartawan BBC, Andreas Nugroho.

Meski tidak menyebut peran Komnas HAM dalam kasus ini, pernyataan Menko Polkam bersambungan dengan pengumuman Komnas yang beberapa hari terakhir banyak mencermati situasi papua.

Komisi antara lain menyebut akan membentuk Tim Khusus Papua setelah kondisi di Pulau ujung Timur Indonesia itu makin memanas.

Tambahan Brimob

Pekan lalu lima orang tewas di Papua akibat tembakan orang tak dikenal. Pekan sebelumnya lima karyawan Freeport di Timika, juga tewas ditembak, dua diantaranya akibat bentrok dengan polisi yang menjaga aksi mogok pekerja Timika.

Korban dari pihak aparat jatuh pada Senin (24/10) pagi saat dua orang tak dikenal mendatangi Ajun Komisaris Pol Dominggus Awes, Kapolsek Distrik Kota Mulia di Kabupaten Puncak Jaya, dan merebut senjata lalu menembak korbannya hingga tewas. Peristiwa ini terjadi di lapangan udara Mulia, disaksikan saksi mata termasuk para penumpang sebuah pesawat yang sedang bersiap tinggal landas.

Hak atas foto AP
Image caption Penambahan pasukan keamanan di Papua dikritik karena dianggap sudah gagal sebelumnya.

Polisi setempat menduga pelaku sejumlah serangan ini adalah kelompok separatis yang dinilai makin banyak melakukan aksi kekerasan beberapa bulan terakhir.

"Setelah menyerang korban, mereka lari ke hutan yang memang ada di pinggir lapangan udara itu,"kata Humas Polda Papua, Kombes Pol Wachjono kepada BBC, Senin.

Berdasar informasi intelejen, Polisi juga menduga aksi kekerasan masih akan terus berlangsung hingga akhir tahun ini. Wachjono mengatakan mengantisipasi aksi kekerasan berikutnya aparat akan ditambah dengan kiriman dua ratusan satuan Brimob dari Jakarta.

Pernyataan ini dibantah Menko Polkam Djoko Suyanto.

"Tidak ada peningkatan status, tapi peningkatan kewaspadaan," kata Djoko.

Situasi Papua terus bergolak dalam setidaknya dua bulan terakhir. Aparat mengakui selain jumlah personil terbatas, medan di Papua yang berat menyulitkan operasi keamanan.

Namun penambahan pasukan, strategi yang kerap dipakai ditengah situasi rusuh, sudah berkali-kali dikritik gagal menciptakan situasi aman.

Upaya memperbaiki komunikasi Jakarta-Papua yang selama ini dilakukan, juga dianggap banyak pengamat belum berhasil dilakukan.

Berita terkait