Remisi hanya untuk whistle blower

Terbaru  31 Oktober 2011 - 16:52 WIB
Denny Indrayana

Gagasan penghentian pemberian remisi untuk koruptor sudah muncul sejak lama

Sejak akhir bulan Oktober 2011, pemberian hak mendapat potongan hukuman (remisi) dan pembebasan bersyarat bagi napi kasus korupsi diperketat dan hanya diluluskan untuk mereka yang dianggap berjasa membocorkan kasus (whistle blower) saja.

Dalam upaya memerangi kasus korupsi, kebijakan ini dianggap akan lebih efektif menimbulkan dampak jera bagi para pelaku korupsi, mengingat selama ini aturan lembaga pemsyarakatan menyebut terpidana yang berkelakuan baik boleh bebas bersyarat setelah melewati dua per tiga masa tahanan.

"Banyak yang menyebut dilakukan moratorium atau peghentian sementara. Sebenarnya tidak persis begitu, tetapi kami sangat ketat memprosesnya," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.

Dalam pertemuan dengan komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK Senin (31/10), Denny bersama Menkum HAM Amir Syamsuddin menyampaikan bahwa sebuah kajian kini tengah dilakukan untuk melihat apa saja kondisi dan kriteria yang bisa diberikan pada napi untuk mendapat pembebasan bersyarat dan remisi.

Namun selama kriteria dirumuskan, Kementerian menurut Denny, hanya akan memberikan hak tersebut pada orang yang dianggap berjasa pada pengungkapan kasus korupsi.

"Kita sebut sebagai justice collaborator. Contohnya minggu lalu kita bebaskan bersyarat Agus Tjondro," tegas Denny.

Agus Tjondro Prayitno, terpidana satu tahun tiga bulan, adalah mantan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan yang mula-mula melaporkan adanya dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia tahun 2004.

Pro dan kontra

Dari mulut Agus KPK lalu mengembangkan kasus korupsi ini dan mengungkap puluhan anggota DPR menerima antara Rp500 juta hingga 1,4 miliar dari suap ini.

Akibatnya 26 anggota DPR ditetapkan sebagai tersangka, sebagian telah dijatuhi hukuman penjara.

Sebagian hanya dijatuhi hukuman ringan, rata-rata satu setengah tahun penjara, termasuk Paskah Suzetta yang menurut kuasa hukumnya mestinya bisa bebas bersyarat hari ini.

Namun menurut Denny Indrayana, Paskah dkk tak akan dibebaskan sebelum masa hukuman berakhir.

"Pokoknya sejak kami dilantik 19 Oktober lalu, kami tidak memberi izin pembebasan bersyarat pada siapapun kecuali pada Agus Tjondro,"katanya.

"Padahal di banyak negara kejahatan korupsi berada hanya satu tingkat dibawah kejahatan genosida, masa koruptor dapat hukuman lima tahun penjara dia enak-enak cukup dua-tiga tahun selanjutnya bebas padahal uangnya (hasil korupsi) masih 10 miliar"

Johan Budi

KPK menyambut gembira kebijakan pemerintah ini.

Pemberian remisi nyaris tanpa syarat seperti selama ini berlaku sama sekali tidak membuat efek jera pada pelaku korupsi, kata juru bicara KPK, Johan Budi.

"Padahal di banyak negara kejahatan korupsi berada hanya satu tingkat di bawah kejahatan genosida, masa koruptor dapat hukuman lima tahun penjara dia enak-enak cukup dua-tiga tahun selanjutnya bebas padahal uangnya (hasil korupsi) masih 10 miliar," gugat juru bicara KPK, Johan Budi kesal.

Sebelum diterapkan, muncul pro dan kontra terkait rencana penerapan kebijakan ini.

Para pendukung menyebut remisi dan pembebasan bersyarat menghambat penegakan hukum korupsi.

Sementara penentangnya menilai pencabutan hak mendapat remisi dan pembebasan bersyarat dengan membedakan jenis kejahatan pelaku, melanggar HAM terpidana.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.