Komnas HAM usul peradilan HAM Papua

Terbaru  16 November 2011 - 17:02 WIB
Unjuk rasa di Papua menuntut referendum

Komnas HAM menyarankan agar kasus pelanggaran HAM oleh aparat di Papua diselesaikan melalui pengadilan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyarankan pembentukan peradilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai bagian upaya mengatasi masalah Papua.

Dalam dengar pendapat di Komisi I DPR, Rabu (16/11), Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan terhadap warga Papua harus diselesaikan melalui peradilan sehingga dapat membangun kepercayaan warga Papua terhadap pemerintah.

Ifdhal Kasim juga mendukung usulan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua.

"Untuk mengobati sakit hati orang-orang Papua harus segera dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jangan ditunda-tunda lagi dan jangan bermain-main dengan waktu. Bentuk segera peradilan HAM dan Komisi Keberanian dan Rekonsiliasi dan pemerintah harus berperan," jelas Ketua Komnas HAM.

Menurut Ifdhal, pembentukan peradilan HAM dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi sudah diatur dalam UU nomor 21 tahun 2000 tentang Otonomi Khusus Papua, tetapi tidak pernah ditindaklanjuti.

Evaluasi keamanan

Adapun lembaga swadaya masyarakat Kontras juga menyarankan agar kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua oleh aparat keamanan mestinya diselesaikan melalui peradilan yang tidak diskriminatif.

Pemerintah pusat juga dituntut segera menggelar dialog dengan berbagai elemen di Papua.

"Gagasan Kontras selain memastikan adanya penegakan hukum yang tidak diskriminatif, pemerintah harus membangun dialog. Selain itu pemerintah harus mengevaluasi sistem keamanan di Papua," kata Koordinator Kontras, Haris Azar.

Kedua lembaga tersebut diundang Komisi I DPR untuk dimintai keterangan dan perspektif mereka dari fakta-fakta yang ditemukan kedua organisasi itu terkait berbagai kasus kekerasan yang kembali marak di Papua.

Komisi 1 DPR kemarin (15/11) meminta juga pendapat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai bagian dari upaya mencari penyelesaian Papua. DPR juga berencana memanggil para pejabat terkait antara lain Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN.

Dalam perkembangan terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Wachyono membantah ada delapan warga sipil tewas tertembak di Kabupaten Paniai, Papua pada Sabtu (12/11).

Di beberapa media Wachyono mengatakan terjadi tembak menembak pada hari Sabtu antara polisi yang sedang memberi pengamanan kepada para penambang emas dengan kelompok bersenjata namun tidak sampai jatuh korban jiwa.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.