Mendagri minta GKI Yasmin pelajari opsi relokasi

Image caption Mendagri meminta pengelola GKI Yasmin Bogor mempelajari opsi pindah tempat.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta pengelola GKI Yasmin untuk mempelajari tawaran pindah tempat seperti yang diusulkan Pemda Bogor.

Menurut Mendagri, tawaran pindah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin ke lokasi yang baru, merupakan opsi penyelesaian secara damai, di luar penyelesaian melalui jalur hukum.

"Kita minta pihak pengelola GKI Yasmin untuk melihat alternatif itu," kata Mendagri Gamawan Fauzi, usai rapat koordinasi menteri-menteri bidang keamanan, hukum dan politik, di kantor Menkopolhukkam, Senin (12/12).

Menurut Mendagri, pihaknya telah menawarkan opsi itu kepada pengelola GKI Yasmin pada pertemuan pekan lalu.

Permintaan ini disampaikan Mendagri setelah Kementerian Dalam Negeri mengambil inisiatif sebagai fasilitator untuk menyelesaikan kasus yang berlarut-larut ini.

Rencananya akan ada pertemuan lanjutan pada pekan ini, kata Gamawan.

"Pemerintah pusat cenderung untuk melihat titik temu, melalui musyawarah," tandas Gamawan Fauzi, menjelaskan latar belakang opsi pindah tempat tersebut.

"Ada 3 lokasi baru yang ditawarkan pemda, antara lain berupa tanah yang sama luas atau bahkan lebih luas," ungkap Mendagri.

GKI Yasmin menolak

Terhadap tawaran pindah tempat ini, pengelola GKI Yasmin menolak mentah-mentah.

Juru bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging menyatakan, pihaknya tetap berpegang pada putusan Mahkamah Agung yang memutuskan tindakan walikota dalam menyegel gereja Yasmin tidak bisa diterima, sehingga penyegelan harus dibatalkan.

"Jadi dengan segala resiko, kami menyatakan menolak (rencana pemindahan), meski diintimidasi," kata Bona Sigalingging kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Senin (12/12) sore, melalui telepon.

"Kami ikuti putusan mereka (MA dan Ombudsman). Selama mereka tidak mengubah putusannya, maka GKI tidak akan berubah sikap," kata Bona.

"Karena kami menjunjung supremasi hukum di Indonesia," katanya lagi.

Sebelumnya, MA mengeluarkan putusan memenangkan rencana pendirian GKI Yasmin, pada Desember 2010 lalu.

Dalam putusannya, MA menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemkot Bogor terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Yasmin Bogor.

Keputusan MA juga didukung Komisi Ombudsman.

Namun demikian, putusan MA dan Ombudsman itu belum ditaati hingga kini.

Walikota Bogor bersikukuh tidak mengizinkan penggunaan gereja, dengan alasan pendirian GKI Yasmin ditolak oleh sekelompok masyarakat serta warga setempat.

Berita terkait