Komnas HAM: Ada pelanggaran HAM di Sape

Ketua Komnas HAM
Image caption Ketua Komnas Ifdhal Kasim (kiri) mengatakan akan mengirim tim untuk selidiki peristiwa di Bima.

Komisi Nasional Hak Asasi Nasional menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM dalam kasus penanganan aksi unjuk rasa penolakan izin tambang emas di Bima, Nusa Tenggara Barat.

Komnas menilai ada proses kesewenang-wenangan aparat kepolisian dalam menangkap dan menembak pengunjuk rasa pada peristiwa itu.

Ketua Komnas Ham, Ifdhal Kasim mengatakan ada sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas kepolisian termasuk penembakan langsung ke arah kerumunan masa dengan peluru karet dan tajam.

"Dugaan kami proses penembakan yang dilakukan dengan peluru karet dan peluru tajam itu tidak sejalan dengan prosedur yang berlaku dalam kepolisian karena mereka menembak lurus ke arah kerumunan warga yang memblokade pelabuhan," kata Ifdhal Kasim.

"Secara umum bisa kami katakan apa yang terjadi di Sape ini merupakan pelanggaran HAM tapi apakah ini dalam kategori berat atau bukan akan kami pastikan setelah kami lakukan pendalaman di lapangan."

Ifdhal juga mengatakan dari laporan yang dikumpulkan lembaganya sudah ada tiga orang yang dinyatakan tewas dalam peristiwa ini.

Data milik komnas HAM ini berbeda dengan Kepolisian Indonesia yang mengatakan ada dua korban tewas dalam peristiwa itu. Komnas HAM kata Ifdhal juga mengusulkan kaji ulang terhadap diperbantukannya pasukan Brimob dalam sejumlah perusahaan perkebunan, kehutanan dan tambang.

Polisi dan 'kepentingan'

Dia menilai ada keterlibatan mereka dalam keterlibatan konflik antara warga dengan perusahaan-perusahaan itu di sejumlah daerah.

"Ini menjadi mendesak bagi Presiden untuk meminta Kapolri melakukan review kehadiran brimob di perkebunan, pertambangan atau perusahaan HTI dan HPH karena dalam satu tahun terakhir ini banyak sekali kasus (penembakan) yang melibatkan brimob dan tidak ada penyelesian tuntas."

Hak atas foto AP
Image caption Kebijakan polisi dalam menangani kasus unjuk rasa disorot karena menimbulkan korban jiwa.

Kepolisian Indonesia membantah tudingan yang menyebutkan keberpihakan polisi terhadap perusahaan pertambangan atau kehutanan seperti yang disebutkan Komnas HAM.

Dalam kasus terakhir di Bima, Polisi mengatakan mereka berusaha melakukan pengamanan terhadap fasilitas umum yang dikuasai oleh para pengunjuk rasa.

"Tidak ada itu, kami tidak ada hubungan kepentingan dengan urusan tambang," kata Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution.

"Kepentingan kami adalah penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Adanya jembatan penyeberangan yang diduduki yang harus kita perhatikan karena itu kan juga menyangkut kepentingan masyrakat karena mereka terganggu."

"Kami sudah melakukan negosiasi tapi kami mereka tidak mau mendengar. Kami harus tegas dalam penegakan hukum."

Meski demikian Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Saud Usman Nasution mengatakan polisi telah mengirimkan tim yang dipimpin Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri untuk menyelidiki ada tidaknya pelanggaran prosedur oleh petugas dalam menangani aksi unjuk rasa tersebut.

"Tim Irwasum akan mengevaluasi dan mengkaji apakah proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polda dan jajaranya ini sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak kalau ada pelanggaran hukum akan diproses secara hukum."

Prioritas DPR

Dalam kasus ini Polisi kata Saud telah menetapkan 47 tersangka termasuk tiga tersangka yang diduga penggerak aksi tersebut.

Selain Komnas HAM, DPR juga berencana untuk menanyai prosedur penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi dalam kasus kekerasan di Bima, Nusa Tenggara Barat.

"Dalam kesempatan pertama masuk masa sidang sekitar tanggal 12 atau 13 Januari itu kita akan mengundang Kapolri akan kita mintai keterangan soal ini," kata Wakil Ketua Komisi III, Tjatur Sapto Edy kepada wartawan BBC Indonesia, Andreas Nugroho.

"Karena ini selain kasus Bima ada kasus Mesuji yang menjadi perhatian komisi tiga bahkan kami kemungkinan akan membentuk panitia kerja untuk melihat kasus ini."

Aksi kekerasan di Sape, Bima Nusa Tenggara Barat ini sendiri berawal dari protes warga terhadap izin pertambangan emas yang dikeluarkan oleh Bupati Bima.

Aksi protes diantaranya dilakukan dengan menduduki Pelabuhan Sape di Bima Nusa Tenggara Barat sejak awal pekan lalu.

Polisi kemudian berupaya membubarkan aksi tersebut pada hari Sabtu kemarin namun mendapat penolakan dari peserta unjuk rasa.

Akibat aksi pembubaran itu polisi mengatakan ada dua orang yang tewas dan sepuluh orang lainnya menjalani perawatan di rumah sakit.

Berita terkait