KADIN : Bunga tinggi, infrastruktur dan birokrasi jadi penghambat ekonomi 2012

Terbaru  28 Desember 2011 - 16:50 WIB
Bank Indonesia

Meski BI telah menurunkan suku bunga acuan berkali-kali, tetapi perbankan nasional masih mematok bunga tinggi.

Kamar Dagang Dan Industri Indonesia, KADIN, menilai perekonomian Indonesia tahun 2011 relatif baik dan tidak berpengaruh dari krisis ekonomi global saat ini.

Namun dalam catatan KADIN tantangan perekonomian Indonesia tahun 2012 akan tetap tinggi terutama dari sisi internal sendiri. KADIN mencatat ada banyak pekerjaan rumah berupa kebijakan fiskal, infrastruktur dan masalah birokrasi.

Dari sisi moneter KADIN juga menyoroti soal kebijakan Bank Indonesia yang masih konservatif dalam menentukan suku bunga acuan atau BI Rate sehingga suku bunga perbankan tetap jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain.

"Kontribusi bank-bank komersil pada investasi perusaah dan kapital kerja masih rendah sehingga dianggap kurang mendorong perkembangan sektor riil."

Suryo Bambang Sulistio

Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulistio menilai dengan BI Rate yang berada di angka 6% semestinya suku bunga kredit perbankan bisa berada di level 8% atau di bawahnya.

"Saya pikir kalau 8 persen masih pada target yang realistis untuk bisa kita capai,'' kata Suryo Bambang Sulistio saat memberikan pemaparan Catatan Akhir Tahun Menyongsong 2012 , di Jakarta, Rabu ( 28/12/2011 ).

Suryo Bambang Sulistio menambahkan bahwa ''Kontribusi bank-bank komersil pada investasi perusaah dan kapital kerja masih rendah sehingga dianggap kurang mendorong perkembangan sektor riil.''

Suku bunga yang rendah menurut Suryo penting untuk meningkatkan daya saing usaha nasional terhadap negara lain.

Dalam situs Bank Indonesia disebutkan BI Rate berada pada posisi 6%, tetapi perbankan nasional masih mematok suku bunga kredit di kisaran 14%.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dalam satu kesempatan menyebutkan suku bunga kredit belum turun karena tingkat efisien perbankan nasional yang masih rendah.

Sedangkan perbankan selalu beralasan membutuhkan waktu untuk menurunkan suku bunga mereka mengikuti penurunan BI Rate.

Infrastruktur

infrastruktur

Pembangunan infrastruktur berjalan lambat dan membentur birokrasi berbelit.

Pemerintah Indonesia sebenarnya memiliki sebuah rencana besar yang tertuang dalam Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, MP3EI, tetapi program ini dinilai berjalan lamban.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur, Konstruksi dan Properti Kadin Zulkarnaein Aries menyatakan MP3EI tidak berjalan sesuai dengan target 2011 sehingga pada tahun depan kemungkinan akan bernasib serupa.

"Jika tidak ada pembenahan infrastruktur maka tahun 2012 MP3EI juga tidak akan mengalami kemajuan yang signifikan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tidak akan tercapai," kata Zulkarnain Aries.

"Efisiensi anggaran dan mengurangi belanja rutin yang hasilnya dialokasikan untuk membangun infrastruktur."

Agus Martowardojo

"Bila tidak segera ditangani maka di tahun 2012 juga tidak akan terlaksana. Bayangkan saja panjang jalan tol kita hanya 700 kilometer. Di Cina saja sudah sekitar 10 ribu kilometer, dan Malaysia sudah 4.000 kilometer, padahal kita sudah mulai membangunnya tahun 1983," tambahnya.

Padahal menurut Zulkarnaein infrastruktur merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan investasi.

Infrastruktur yang lamban ini oleh KADIN dinilai salah satunya akibat dari birokrasi yang berbelit.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui adanya sejumlah hambatan yang harus segera dibenahi oleh pemerintah, yaitu korupsi, infrastruktur dan birokrasi.

Sebagaimana diberitakan kantor berita Antara Agus menjanjikan hambatan tersebut harus dapat dihilangkan dalam tiga tahun mendatang.

''Pemerintah pusat serta pemerintah daerah diminta untuk melakukan efisiensi anggaran dan mengurangi belanja rutin yang hasilnya dialokasikan untuk membangun infrastruktur," kata Agus Martowardojo di Jakarta, Rabu.

Sementara terkait birokrasi, Agus menambahkan perlunya pembenahan fundamental dalam melanjutkan perbaikan kualitas birokrasi yang masih dirasakan belum memuaskan meski telah dilakukan remunerasi.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.