Partai Aceh kumpulkan anggota untuk daftar Pilkada

Terbaru  18 Januari 2012 - 13:30 WIB
Calon Partai Aceh

Keputusan MK dituding bentuk pengistimewaan terhadap Partai Aceh.

Partai Aceh akan mengumpulkan anggota dan pengurusnya dalam dua hari ini untuk membahas pendaftaran dan menyiapkan syarat keikutsertaan dalam pemilihan gubernur serta bupati dan walikota di 17 daerah tingkat II di Nangroe Aceh Darussalam.

Pernyataan itu muncul sehari setelah putusan sela Mahkamah Konstitusi meminta agar Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh membuka peluang pendaftaran tujuh hari lagi, agar seluruh komponen masyarakat setempat, termasuk dari kelompok partai politik maupun perseorangan, bisa berkompetisi dalam Pilkada.

"Dalam dua hari ini kami akan kumpul semua, seluruh pengurus Partai Aceh, untuk memutuskan langkah mekanisme pendaftaran bagaimana, serta perlengkapan persyaratan termasuk untuk posisi bupati/wali kota di 17 daerah," kata Juru bicara partai Aceh Fakhrul Razi, kepada Dewi Safitri dari BBC Indonesia.

Fakhrul yang mengaku baru kembali dari Jakarta setelah mendengarkan putusan MK terkait Pilkada Aceh kemarin juga menyebut, partainya sudah siap dengan daftar calon baik untuk gubernur, bupati maupun walikota sehingga proses pendaftaran tidak akan berlangsung terlalu lama.

"Orangnya kita sudah tetapkan, dari sagoe (kampung) sampai ke wilayah, sekarang tinggal penetapan resmi dan pemenuhan syarat pendaftaran saja," tambahnya.

Untuk posisi Gubernur Partai Aceh, yang mengantongi hampir 50% suara pada Pilkada 2009 lalu, sudah mengumumkan mencalonkan pasangan Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf.

Zaini, mantan tangan kanan wali nanggroe Almarhum Hasan Tiro, dikenal aktif memperjuangkan kemerdekaan Aceh melalu Gerakan Aceh Merdeka hingga lokasi pengasingannya di Stockholm, Swedia. Sementara Muzakkir adalah mantan Panglima Komnado tertinggi GAM.

'Bukan salah KIP'

Sementara mengikuti putusan MK, KIP Aceh harus menghitung ulang apakah pelaksanaan Pilkada 16 Februari harus mundur untuk memberi ruang pada para kandidat baru di tingkat Gubernur maupun bupati/walikota.

"Karena untuk proses cek administrasi, verifikasi dan uji kesehatan serta baca Al Qu'ran, normalnya akan makan waktu hingga tiga minggu," kata anggota KIP, Robby Syahputra.

Calon yang ikut mendaftar menurut Robby juga sangat mungkin bukan saja berasal dari partai Aceh, namun juga dari partai lain dan kalangan perseorangan.

"Kami dengar dari PAN-Golkar juga ada yang mau daftar, sementara dari perseorangan juga mungkin ada kandidat baru," tambahnya sambil menyebut sejauh ini untuk tingkat gubernur sudah ada empat pasangan calon.

Jika betul terjadi, banyaknya calon baru akan menambah lama masa verifikasi kandidat.

"Akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan kami ingin mengingatkan ini bukan salah KIP tapi perintah MK"

Robby Syahputra

Namun meski sudah nampak akan sangat berpengaruh terhadap jadwal Pilkada, Robby mengatakan baru akan berembuk dengan seluruh anggota KIP propinsi dan daerah Kamis besok, untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk apakah jadwal pencoblosan yang sudah diundurkan menjadi 16 Februari, harus ditunda lagi.

Jadwal sudah mengalami tiga kali penyesuaian dari semula 14 November diundur menjadi 24 Desember, yang kemudian mundur lagi menjadi 16 Februari.

"Akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan kami ingin mengingatkan ini bukan salah KIP tapi perintah MK,"kata Robby.

Permintaan penundaan diajukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada MK pekan lalu, dengan alasan untuk memberi ruang pada seluruh unsur rakyat Aceh agar bisa berpartisipasi dalam Pilkada ini.

Namun bila putusan itu diikuti penundaan jadwal Pilkada, KIP mengkhawatirkan dampak membengkaknya dana serta logistik Pilkada. Saat ini sudah terdaftar sekitar 3,2 juta pemilih untuk Pilkada tahun ini.

Sebelum keluar gugatan Mendagri tersebut, sejumlah calon peserta Pilkada di Aceh juga telah mengeluarkan pernyataan akan menggugat KIP dan pemerintah, bila jadwal mundur lagi. Sebagian menilai pengunduran ini merupakan bentuk pengistimewaan terhadap partai Aceh dalam Pilkada.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.