Mekanisme pembatasan BBM bersubsidi harus diperjelas

BBM Hak atas foto Reuters
Image caption Pembatasan BBM bersubsidi pernah diusulkan pada tahun lalu, tetapi gagal dilaksanakan.

Pemerintah dianggap belum memiliki aturan yang jelas untuk membatasi volume BBM bersubsidi yang rencananya akan diterapkan mulai 1 April 2012 nanti.

Komite Penghapusan Bensin Bertimbal KPBB menyebutkan ketidakjelasan itu akan menimbulkan kekacauan dalam perekonomian masyarakat dan dunia usaha, serta meningkatnya penyeludupan BBM bersubsidi juga berembet ke masalah politik.

Koordinator KPBB Ahmad Safrudin menyatakan pemerintah seharusnya telah menyiapkan mekanisme teknis pembatasan BBM bersubsidi, segera setelah UU APBN 2012 disahkan, tetapi sampai saat ini tidak jelas bagaimana teknis pembatasan BBM bersubsidi, padahal waktunya sekitar 2 bulan lagi.

"Fakta bahwa pemerintah tidak menyiapkan itu, jadi ketika mengusulkan draft APBN 2012 hanya bermodal konsep kosong yang tidak ada strategi dan konsep matangnya, sehingga kelihatan limbung," tambah Ahmad.

Menurut Ahmad, pemerintah seharusnya menjalankan pilihan kebijakan yang diambil yaitu pembatasan volume BBM bersubsidi dan secara bersamaan melakukan konversi BBM ke Bahan Bakar Gas BBG untuk sektor transportasi.

Sebelumnya, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan akan melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi dan konversi BBM ke BBG untuk transportasi dengan membagikan konverter kit sedikitnya 250.000 buah untuk angkutan umum.

Tetapi kemudian, pemerintah juga menyebutkan opsi kenaikan harga BBM harus tetap ada, sebagai antisipasi kenaikan harga minyak dunia.

Ahmad menilai kenaikan harga BBM subsidi tak mudah dilakukan karena akan berdampak politis, dan pemerintah akan dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Kebijakan transportasi

Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon mengatakan tidak menyetujui kenaikan harga BBM bersubsidi, karena akan membebani ekonomi masyarakat.

Menurut dia, pemerintah harus memiliki perencanaan yang jelas untuk membatasi kuota BBM bersubsidi pada tahun 2012, seperti pernah dibahas dalam rapat dengan Komisi VII DPR tahun lalu.

" Selain meminta pemerintah mengelola BBM bersubsidi, pemerintah harus membangun sarana transportasi massal yang dapat menghemat penggunaan BBM, tapi kan itu tidak dilakukan, dan malah menyalahkan mobil plat hitam yang menggunakan BBM subsidi," tambah Effendi.

Effendi mengatakan pembangunan transportasi massal yang layak akan mengurangi penggunaan BBM bersubsidi dan kendaraan.

KPBB menyebutkan penggunaan BBM di sektor transportasi mencapai lebih dari 60%.

Pemerintah rencananya akan membatasi kuota volume BBM bersubsidi mencapai 40 juta liter, yang tertunda sejak tahun lalu.

Harga BBM bersubsidi untuk premium yaitu Rp. 4.500 per liter. Pada tahun 2008, harga premium pernah mencapai Rp. 6.000 per liter tetapi pemerintah mengucurkan dana bantuan tunai langsung untuk mengurangi beban masyarakat atas kenaikan harga BBM bersubsidi.

Berita terkait