Anas tak akan lengser sebelum tersangka

Terbaru  29 Januari 2012 - 13:19 WIB
Anas Urbaningrum

Berbagai kalangan melihat posisi Anas sangat bergantung pada arah kebijakan Yudhoyono.

Tekanan bertubi-tubi yang dialamatkan pada Partai Demokrat terkait kursi ketua partainya yang saat ini diduduki Anas Urbaningrum, nampaknya akan terus berlanjut karena Anas dipastikan akan tetap menduduki jabatannya hingga ada keputusan hukum yang menjadikannya sebagai tersangka.

Nama Anas disebut sejumlah saksi dan tersangka kasus korupsi pembangunan Wisama Atlet antara lain sebagai pendiri PT Permai Group yang kemudian menurut Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) banyak berperan dalam kasus korupsi, selain disebut menerima dana hingga miliaran rupiah saat pemilihan ketua partai Demokrat, Mei 2010.

Serangan paling keras justru diarahkan oleh M Nazaruddin, mantan bendahara partai yang terpilih bersama Anas, yang kini menghadapi serangkain dugaan terlibat korupsi karena kendalinya pada PT Permai Group.

Meski demikian Demokrat memilih tak merespon tekanan tersebut dengan menyatakan belum ada indikasi hukum yang menunjukkan Anas benar-benar terlibat.

Tekanan meminta partai memecat Anas, menurut Ahmad Mubarok, anggota Dewan Pembina Demokrat, belum cukup berdasar.

"Kalau sudah memenuhi syaratnya, sekarang belum ada alasannya. Anas belum tersangka, saksi juga belum, baru dipanggil saja," tegas Mubarok.

Sementara isu Kongres Luar Biasa (KLB) yang berhembus dari dalam maupun luar partai menurut Mubarok juga sekadar merupakan hasil pembentukan opini dari rival politik pesaing Demokrat.

"KLB harus (didukung) 2/3 (pengurus) daerah, sementara daerah solid mendukung Anas. Jadi tidak ada alasannya."

Sikap Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Mubarok juga adalah menegaskan dukungan terhadap penegakan aturan partai, sehingga dirinya yakin Yudhoyono tak akan mengutak-atik posisi Anas kecuali bila yang bersangkutan dinyatakan berstatus tersangka oleh aparat penegak hukum.

Mubarok yang turut hadir dalam pertemuan pekan lalu di Cikeas, rumah pribadi Yudhoyono, bersama puluhan anggota Dewan pembina lain, mengatakan partainya memutuskan untuk menegakkan aturan partai menyangkut posisi Anas.

Rugi sendiri

Sikap Demokrat ini sudah diperkirakan banyak pihak.

Pengamat yang juga Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof Maswadi Rauf, mengatakan kecenderungan partai adalah untuk terus membela kadernya meskipun publik menduga keras yang bersangkutan melakukan kesalahan besar yang justru mencoreng nama partai sendiri.

Dalam kasus Anas, menurut Maswadi, Demokrat menggunakan hukum sebagai tameng argumennya, padahal sikap semacam ini justru memperburuk citra partai.

"Justru sikap semacam itu, ditambah pembelaan dari kader-kader lain yang menyebut Anas tak bersalah, Anas tak menerima dana dan seterusnya, makin membuat publik curiga"

Prof Maswadi Rauf

"Pertimbangan yang dipakai Demokrat lebih banyak ke soal hukum padahal kan politik mestinya lebih luwes dari hukum karena politik terkait citra dan nama baik. Ini yang dipersoalkan publik,"tukas Maswadi.

Seruan Yudhoyono sebagai sosok penentu kebijakan Demokrat yang mengatakan "Akan menegakkan hukum dan disiplin partai, mereka yang tak bisa menyesuaikan diri silakan mundur", menurut Maswadi juga berkesan sloganistis belaka.

"Justru sikap semacam itu, ditambah pembelaan dari kader-kader lain yang menyebut Anas tak bersalah, Anas tak menerima dana dan seterusnya, makin membuat publik curiga."

Meski bukan penyebab tunggal, Maswadi meyakini rentetan kasus Anas ini turut menyeret melorotnya popularitas partai dan Yudhoyono, seperti yang dikatakan dalam berbagai jajak pendapat dan survey politik setahun terakhir.

"Mestinya Demokrat mengambil dua langkah: mendorong percepatan penyidikan dan ini bisa dilakukan karena Yudhoyono adalah kepala pemerintahan, kedua menonaktifkan, bukan memberhentikan, Anas untuk sementara,"saran Maswadi.

Penonaktifan, menurut Maswadi, bukan merupakan pengakuan bahwa Anas bersalah, tetapi untuk menunjukkan adanya pemisahan antara citra Anas dan partai. Karena hasil kesepakatan rapat Dewan Pembina partai menyebut menyerahkan keputusan ke tangan Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono, maka menurut Maswadi tak ada alasan Yudhoyono tak mengambil tindakan.

"Kalau dibiarkan bersikap begini yang untung benar-benar partai lain. Demokrat justru rugi sendiri."

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.