Lima aktivis Papua didakwa makar

Terbaru  30 Januari 2012 - 17:57 WIB

Peradilan kasus makar terkait acara Kongres Rakyat Papua dijaga ekstra ketat aparat keamanan.

Pengadilan Negeri Jaya Pura, Papua hari ini mulai mengadili lima orang yang disebut sebagai aktor di balik penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua ke-3, Oktober tahun lalu.

Lima orang yang diadili adalah Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut, Selfius Bobii, Dominikus Surabut, Edison Waromi, serta Agust M. Sananay Kraar.

Mereka didakwa pasal makar dan diancam hukuman penjara sampai 20 tahun.

"Forkorus dkk dikenai pasal 106 tentang makar, terkait peranannya dalam Kongres Rakyat Papua, Oktober 2011 lalu," kata Olga Hamadi, salah-seorang kuasa hukum para terdakwa, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, melalui telepon, Senin (30/01) siang.

Menurut Olga, dakwaan makar itu membuat para kliennya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Dalam sidang yang dijaga ekstra ketat oleh aparat keamanan ini, Forkorus dkk menolak mengikuti persidangan yang digelar oleh pemerintah Indonesia.

"Artinya mereka menolak proses sidang, bukan hanya dakwaan, tetapi prores yang sedang berjalan," jelas Olga.

Olga melanjutkan, sikap seperti ini sudah ditunjukkan kliennya sejak diperiksa oleh aparat kepolisian.

"Mereka mengatakan tidak ingin mengikuti proses hukum di Indonesia, karena mengaku apa yang dilakukan selama Kongres Rakyat Papua lalu, dilindungi oleh hukum internasional," jelas Olga, mengutip keterangan Forkorus dkk.

Negara Republik Federal Papua Barat

Forkorus Yaboisembut dipilih sebagai Presiden Negara Republik Federal Papua Barat, seperti yang dideklarasikan dalam Kongres Rakyat Papua ke-3, Oktober tahun silam.

"Mereka mengatakan tidak ingin mengikuti proses hukum di Indonesia, karena mengaku apa yang dilakukan selama Kongres Rakyat Papua lalu, dilindungi oleh hukum internasional."

Olga Hamadi, kuasa hukum terdakwa

Acara ini sendiri dibubarkan aparat keamanan dengan kekerasan, dan belakangan ditemukan 3 orang tewas dan beberapa peserta kongres terluka setelah pembubaran ini.

Hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan tindakan aparat dalam membubarkan acara itu terlalu berlebihan, yang seharusnya bisa dilakukan secara persuasif.

Namun setelah pembubaran itu, Polda Papua menangkap belasan penanggungjawab kongres karena dianggap melakukan tindakan makar.

Kalangan pegiat HAM mengkritik peradilan kasus ini, lantaran dianggap terlalu prematur mengadili sikap politik yang berbeda.

Kekerasan masih terjadi di Papua sejak aspirasi pemisahan diri dari Indonesia terus disuarakan sebagian warga asli Papua, semenjak Indonesia mengambil alih wilayah ini dari kolonialisme Belanda di tahun 1969 lalu.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.