Partai Aceh kutuk penembakan Ketua DPRD Lhokseumawe

Terbaru  8 Maret 2012 - 18:47 WIB

Partai Aceh menuduh serangan bersenjata terhadap beberapa politisi di Aceh sebagai tindakan provokasi.

Pimpinan Partai Aceh menuduh serangan bersenjata terhadap para politisi di Aceh, termasuk serangan terhadap Ketua DPRD Lhokseumawe Saifuddin Yunus, sebagai tindakan provokasi.

“Penembakan ini merupakan upaya-upaya ingin menjelekkan Partai Aceh," kata calon Gubernur Aceh dari Partai Aceh Zaini Abdullah, usai menghadiri penetapan nomor urut kontestan pilkada Aceh, di Banda Aceh, Kamis (08/03).

Lebih lanjut Zaini Abdullah menyebut serangan bersenjata terhadap politisi Partai Aceh yang juga Ketua DPRD Lhokseumawe, Kamis (08/03) dinihari, sebagai tindakan provokasi.

"Tindakan ini merupakan provokasi, sehingga kami dijadikan tong sampah berbagai insiden di Aceh,” kata Zaini.

Ketua DPRD Lhokseumawe, Saifuddin Yunus, ditembak orang tidak dikenal di depan rumahnya, Kamis (08/03) pagi.

"Tindakan ini merupakan provokasi, sehingga kami dijadikan tong sampah berbagai insiden di Aceh."

Zaini Abdullah, calon gubernur dari Partai Aceh

Saifuddin adalah polisiti Partai Aceh yang merupakan penjelmaan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, usai kesepakatan damai Helsinki, Agustus 2005 lalu.

Ini adalah serangan bersenjata terhadap politisi di Aceh yang kelima kalinya sejak awal tahun ini, dan polisi tidak mampu menangkap pelakunya, sejauh ini.

Sebelumnya, mobil tim sukses pasangan calon Gubernur Irwandi-Muhyan di Idi Rayeuk Aceh Timur dibakar orang tak dikenal pada Rabu (29/02) dinihari.

Rumah Misbahul Munir, calon Wakil Bupati Aceh Utara, awal Januari lalu, juga diberondong dan dilempari bom molotov.

Tiga kejadian serupa juga menimpa tim sukses calon gubernur Irwandi-Muhyan, calon wakil bupati Pidie Muhammad MTA, serta rumah orang tua Thamren Ananda, pimpinan Partai Rakyat Aceh.

Penembakan gelap

Pemerintah pusat melalui Menkopolhukkam pernah menyebut semua rentetan serangan bersenjata di Aceh belakangan ini terkait penyelengaraan Pilkada Aceh, namun Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman menyatakan, penyelidikan polisi belum mengarah ke arah sana.

"Kita tidak bisa berandai-andai," kata Saud Usman Nasution kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Kamis (08/03) siang, melalui telepon.

Sambil menunggu hasil penyelidikan, menurutnya, penyidik kepolisian menempatkan rentetan serangan bersenjata di Aceh sebagai "kasus penembakan gelap dan murni sebagai tindakan pidana murni".

"Saksi terkejut dan lari keluar rumah, dan melihat pintu mobilnya ada bolong bekas tembakan. "

Irjen Polisi Saud Usman, Kadiv humas Mabes Polri

"Tapi," lanjut Saud, "(dugaan kasus ini terkait pilkada) kita jadikan petunjuk untuk mengembangkan kasus ini".

Menurut Saud, Saifuddin Yunus ditembak beberapa orang tidak dikenal di depan rumahnya Kamis (8/3) dini hari, usai turun dari kendaraannya.

Seorang saksi mata menyebut, pelaku lebih dari seorang dan mengendarai sepeda motor.

Saksi lainnya, yaitu istri Saifuddin, mengatakan, dia mendengar bunyi tembakan dari dalam rumah.

"Saksi terkejut dan lari keluar rumah, dan melihat pintu mobilnya ada bolong bekas tembakan. Dia kemudian mendapat telepon bahwa suaminya sudah dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan," ungkap Saud.

Korban disebutkan tertembak paha dan dirawat di rumah sakit setempat.

Masa depan perdamaian aceh

Polisi sejauh ini tidak mampu mengungkap siapa pelaku rentetan serangan bersenjata di Aceh belakangan, yang sedikitnya telah menewaskan lima warga sipil, termasuk pekerja pendatang dari luar Aceh.

Partai Aceh, yang pimpinannya tengah dilanda konflik, semula menyatakan menolak ikut pilkada Aceh, setelah calon independen diizinkan ikut dalam pemilu kepala daerah di wilayah Aceh.

Dikhawatirkan kekerasan bersenjata di Aceh akan berdampak pada masa depan perdamaian.

Kehadiran calon independen ini disebut bertentangan dengan pasal-pasal kesepakatan dalam perjanjian Helsinki.

Namun beberapa kalangan menganggap, penolakan partai Aceh ini terkait keikutsertaan Irwandi Yusuf, elit Partai Aceh (saat itu) yang maju melalui jalur independen.

Seperti diketahui, Irwandi terlibat konflik dengan elit Partai Aceh yang kini memegang posisi kekuasaan pada partai tersebut. Anggapan seperti ini sejak awal ditolak oleh elit Partai Aceh.

Tetapi atas campur tangan pemerintah pusat, mereka akhirnya mau dan dapat berpartisipasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi pada Januari lalu, yang memberi kesempatan Partai Aceh untuk mendaftarkan calonnya.

Sebagian kalangan menganggap, putusan MK ini akan mampu mengurangi ketegangan politik di Aceh.

Tetapi dengan munculnya lagi kasus kekerasan di Aceh, sebagian orang bertanya-tanya tentang masa depan perdamaian di Aceh.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.