Aturan soal remisi koruptor diperbaiki

amir syamsuddin Hak atas foto 1
Image caption Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin akan perbaiki aturan soal remisi bagi terpidana korupsi.

Kementerian Hukum dan HAM menjanjikan untuk melakukan sejumlah revisi dalam peraturan pemerintah yang mengatur soal pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi.

Langkah ini dilakukan menyusul keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan atas surat pembatalan pembebasan bersayarat yang dikeluarkan yang oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada 16 Npvember 2011.

Publik mengenal surat pembatalan itu sebagai bagian moratorium remisi bagi terpidana kasus korupsi.

Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin mengatakan kajian terhadap perkara pokok atas putusan ini masih dilakukan oleh lembaganya.

"Pokok perkaranya demi kita memiliki yurisprudensi yang terbaik mengenai kasus ini seluruh tahapan mungkin akan saya lakukan, tahapan pada tingkat-tingkat pengadilan yang lebih tinggi," kata Amir Syamsuddin kepada Wartawan BBC Indonesia Andreas Nugroho.

Dia juga mengatakan saat ini pemerintah akan mematuhi putusan provisi (putusan yang menyangkut tuntutan perkara) dan telah memerintahkan pelepasan seluruh terpidana yang melakukan gugatan atas dikeluarkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat Menteri Hukum dan HAM.

"Putusan terakhir itu kan terkait dengan tujuh orang pemohon dan saya mematuhi putusan dan hari ini saya telah perintahkan keenam orang tadi terkait keputusan provisi agar dilepas."

Terus diperketat

Sebelumnya tujuh orang terpidana korupsi masing-masing Ahmad Hafiz Zawawi, Bobby Suhardiman, Henky Baramuli, Hesti Andi Tjahyanto, Agus Wijayanto Legowo, Mulyono Subroto dan Ibrahim batal mendapat revisi setelah Kemenetrian Hukum dan HAM mengeluarkan moratorium remisi pada 31 Oktober lalu.

Mereka kemudian melakukan gugatan lewat PTUN dengan menggunakan jasa Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukumnya.

Dalam keputusannya Hakim PTUN menilai surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang moratorium remisi itu menyalahi prosedur.

Keputusan ini juga diperkirakan akan membuka peluang bagi sejumlah terpidana koruptor lainnya yang telah mengajukan pembebasan bersayarat.

Amir Syamsuddin menjanjikan akan ada perbaikan dalam peraturan pemerintah yang menjadi dasar untuk melakukan moratorium pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi.

"Kami akan bekerja keras untuk menyempurnakan PP 28/2006 (aturan tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan) dimana kedalamnya juga kami akan jadikan dasar adalah pasal-pasal yang mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana tindak pidana korupsi," kata Amir.

Keputusan Kementerian Hukum dan HAM soal moratorium remisi terhadap terpidana korupsi sempat juga ditentang oleh sebagian anggota DPR.

Sejumlah anggota DPR bahkan berencana mengajukan hak interpelasi terkait penerapan moratorium pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi karena dinilai melanggar hak asasi manusia para terpidana.

Berita terkait