Presiden SBY: kenaikan BBM opsi terakhir

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Hak atas foto none
Image caption Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan keputusan DPR sejalan dengan pemerintah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM merupakan pilihan terakhir, untuk menyelamatkan perekonomian nasional.

Presiden menyampaikan keterangan kepada pers pada Sabtu (31/3) malam, untuk menanggapi keputusan rapat paripurna DPR yang memutuskan untuk tidak menaikan harga BBM bersubsidi pada 1 April nanti.

DPR memutuskan menambah ayat 6a pada Pasal 7 UU APBN Perubahan 2012, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menaikan atau menurunkan harga BBM, jika rata-rata harga minyak mentah dalam kurun waktu 6 bulan naik atau turun 15% dari asumsi US$ 105 dollar per barel.

Dalam keterangan persnya, Presiden Yudhoyono menyatakan aturan baru dalam APBN 2012, sejalan dengan pikiran pemerintah.

“Aturan 15 persen selama enam bulan terakhir tentu dengan alasan dan pertimbangan yang cermat, jadi bukan semau-maunya pemerintah meski pemerintah diberikan kewenangan untuk menaikan harga BBM,” kata Yudhoyono.

Dalam keterangannya Presiden mengatakan angka subsidi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2012 termasuk subsidi energi sebesar Rp 225 triliun relatif aman. Selain itu, bantuan sosial yang ditetapkan jika ada kenaikan BBM pada tahun ini juga dapat melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Yudhoyono mengatakan keadaan ekonomi akan bertambah berat jika harga minyak mentah dunia meroket, sementara harga BBM dipertahankan dan tidak ada penyesuaian.

Upaya alih energi

Presiden menambahkan pemerintah akan terus mencermati perkembangan harga minyak dunia, apakah sudah akan melumpuhkan ekonomi jika tidak ada penyesuaian harga, atau masih bisa dicari solusi yang lain.

“jika ada kenaikan harga minyak dalam beberapa bulan terakhir ini pemerintah akan menguji dan ditarik mundur enam bulan terakhir dan dikaitkan dengan pasal 7 ayat 6a, apakah sudah diperlukan kenaikan harga BBM, belum ataukah tidak perlu kenaikan harga BBM itu,” kata Yudhoyono.

“ Pemerintah yang saya pimpin akan taat azas dan mengikuti UU yang berlaku. Sebagai presiden yang pernah menaikan harga BBM dan sekaligus menurunkannya, saya sangat tahu dampak atau implikasi kenaikan BBM terhadap masyarakat kita meski disisi lain tentu menyelamatkan perekonomian kita,” tambah dia.

Yudhoyono menyatakan kenaikan BBM akan dilakukan jika benar-benar terpaksa dan jika diambil kebijakan itu maka mutlak dan pasti akan ada perlindungan bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah

Presiden mengatakan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menjaga agar defisit tidak melebihi ketentuan UU APBN-P 2012 yaitu tak boleh lebih dari 3 persen, sehingga Indonesia tidak perlu menambah utang baru.

“Pemerintah terus memikirkan dan mengembangkan sejumlah kebijakan dan upaya khusus pada 2012 ini, antara lain kita ingin penghematan energi dilakukan secara serius di seluruh tanah air sehingga menjadi gerakan nasional,” tambah Yudhoyono.

Selain itu pemerintah juga ingin melakukan percepatan pelaksanaan konversi dari BBM ke Bahan Bakar Gas.

Berita terkait