Buruh Indonesia serukan penghapusan outsourcing

Terbaru  1 Mei 2012 - 19:17 WIB
Demo Buruh

Sistem outsourcing dinilai sangat merugikan buruh sehingga harus dihapuskan.

Ribuan buruh di seluruh Indonesia turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional, Selasa (1/5). Di Jakarta, aksi buruh dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia, Istana Negara dan Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Sejumlah tuntutan disuarakan para buruh mulai dari kesejahteraan hingga penghapusan sistem outsourcing atau alih daya yang banyak digunakan belakangan ini.

Seluruh organisasi buruh sepakat agar sistem ini dihapuskan karena dianggap sangat merugikan buruh.

"Sistem outsourcing tidak memberikan kejelasan masa depan bagi buruh maka harus dihapuskan," kata Ketua Serikat Pekerja Nasional Bogor, Kamsari.

Masa depan yang dimaksud Kamsari adalah tak adanya pesangon atau penghargaan apapun jika seorang buruh outsourcing mengalami pemutusan hubungan kerja.

Meski demikian, Kamsari memahami bahwa jika sistem ini dihapuskan maka tidak serta merta buruh outsourcing bisa menjadi karyawan tetap di sebuah perusahaan.

"Tetap harus melalui prosedur yang benar. Dia harus melewati masa training lalu kontrak enam bulan sebelum diangkat menjadi karyawan," papar Kamsari.

"Kualifikasi tetap diberlakukan, yaitu orang tersebut harus produktif sehingga tidak merugikan perusahaan. Jadi solusi yang menguntungkan semua pihak," tegasnya.

Tidak jelas

"Sebenarnya buruh outsourcing itu hanya tidak menerima THR dan pesangon saja. Namun, di lapangan banyak perusahaan yang tidak memberikan hak-hak lainnya."

Dita Indah Sari

Sementara itu, juru bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dita Indah Sari mengakui banyak pelanggaran yang terjadi terkait perlakuan terhadap buruh outsourcing.

"Sebenarnya buruh outsourcing itu hanya tidak menerima THR dan pesangon saja. Namun, di lapangan banyak perusahaan yang tidak memberikan hak-hak lainnya," kata Dita saat dihubungi wartawan BBC Indonesia Ervan Hardoko.

Hak-hak lain yang dimaksud Dita adalah jaminan kesehatan dan gaji sesuai upah minimum regional. Selain itu banyak posisi kerja yang seharusnya tidak bisa diberikan kepada tenaga ousourcing

Masalahnya, lanjut Dita, dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak menjelaskan secara spesifik pekerjaan apa yang tidak boleh di-outsourcing-kan.

"Seharusnya hanya jenis pekerjaan tidak tetap dan penunjang saja yang bisa diserahkan kepada tenaga outsourcing," ujar mantan aktivis ini.

Jenis pekerjaan itu misalnya penjaga keamanan atau pekerjaan yang terkait proyek-proyek pembangunan.

"Namun banyak Bank, misalnya, yang menyerahkan pekerjaan seperti teller kepada tenaga outsourcing. Ini tidak boleh," ujar Dita.

Putusan MK

Demo Buruh

Setiap tahun ribuan buruh turun ke jalan menyerukan perbaikan kesejahteraan mereka.

Sebagai solusi, Kemenakertrans saat ini tengah merevisi dua peraturan menteri terkait pengaturan tenaga outsourcing.

"Kami harap peraturan menteri ini bisa terbit dalam waktu tidak lama lagi," tukasnya.

Revisi dua peraturan menteri ini, lanjut Dita, juga untuk menyesuaikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi undang-undang tenaga kerja terkait tenaga outsourcing ini.

Awal Januari lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi yang diajukan para pekerja penghitung meteran listrik.

Dalam putusannya itu, MK memerintahkan agar tidak ada lagi perbedaan hak antara buruh outsourcing dan buruh tetap di sebuah perusahaan.

Selain itu, MK juga menetapkan tenaga outsourcing hanya bisa digunakan untuk jenis-jenis pekerjaan yang statusnya sementara atau tidak tetap.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.