Menteri ESDM bertemu empat gubernur Kalimantan

Menteri ESDM Hak atas foto AFP
Image caption Menteri ESDM Jero Wacik mengaku sudah ada solusi atasi masalah BBM Kalimantan.

Hari ini, Rabu (30/5), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik akan melakukan pertemuan dengan keempat gubernur Kalimantan untuk membahas kelangkaan BBM bersubsidi di pulau tersebut.

Dalam pertemuan ini, Jero berjanji akan membeberkan solusi pemerintah untuk mengatasi masalah krisis energi di Kalimantan.

"Saya sudah bicara dengan para gubernur Kalimantan dan besok (hari ini) kami ketemu di kantor ESDM," kata Jero Wacik kepada BBC Indonesia sebelum menghadiri Rapat Kabinet di Istana Negara, Selasa (29/5).

Menurut Jero Wacik kelangkaan BBM di Kalimantan lebih disebabkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Meski demikian, Jero tak menutup adanya kemungkinan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pertambangan atau perkebunan.

"Kita akan kirim BBM ke Kalimantan, tapi BBM non subsidi," tambah Jero.

"Kalau BBM bersubsidi tidak bisa karena harus lewat DPR dulu. Pak Teras Narang (Gubernur Kalimantan Tengah) kan bekas anggota DPR. Dia pasti tahu prosedurnya," lanjut mantan menteri pariwisata ini.

Bukan solusi

Sementara itu, pengamat masalah energi dari Universitas Indonesia Latif Adam mengatakan pengiriman BBM tambahan ke Kalimantan tidak serta merta menyelesaikan masalah energi di pulau itu.

Masalah sebenarnya, lanjut Latif, adalah kurangnya transparansi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait kuota BBM bersubsidi.

"Seharusnya para gubernur Kalimantan membawa data akurat seberapa besar kebutuhan BBM mereka dan pemerintah pusat juga harus menjelaskan mengapa Kalimantan mendapat kuota BBM bersubsidi sebesar saat ini," kata Latif.

"Selain itu, pemerintah daerah harus mau berkeringat dalam mengawasi penggunaan BBM bersubsidi di daerahnya," tambah dia.

Pengawasan ini sangat penting, karena menurut Latif, besar kemungkinan kelangkaan ini lebih disebabkan penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi.

"BPH Migas tidak memiliki tangan di daerah, yang punya adalah pemerintah daerah," tegas Latif.

Aksi blokir

Pemerintah pusat yang tak kunjung memberikan solusi terkait kelangkaan BBM di Kalimantan membuat warga kehilangan kesabaran.

Puncaknya, sejumlah organisasi masyarakat sempat melakukan pemblokiran tongkang-tongkang pengangkut batu bara yang melintasi sungai.

Salah satunya terjadi di Sungai Barito, Kalimantan Selatan, Sabtu (26/5). Selama satu hari beberapa LSM mencegah tongkang-tongkang batu bara mencapai laut.

Para pengunjuk rasa mengancam jika pemerintah pusat tak kunjung memberikan solusi maka aksi pemblokiran bisa berlangsung lebih lama.

"Jika pemerintah pusat bersikukuh dengan keputusannya, maka kami bisa melakukan pemblokiran lebih lama lagi dan lebih luas. Tak hanya di Kalimantan Selatan," kata aktivis Presidium Peduli Banua Kalimantan Selatan Berry Nahdian Furqon.

"Kami sudah melakukan kordinasi dengan rekan-rekan di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat untuk melakukan aksi yang sama," tambah Berry.

Dalam APBN Perubahan 2012, kuota BBM bersubsidi untuk seluruh Indonesia adalah 40 juta kiloliter. Dan Kalimantan mendapatkan jatah sebanyak 2,7 juta kiloliter.

Namun, kuota untuk Kalimantan ini tidak mencukupi dan keempat gubernur memintan tambahan kuota hingga mencapai 3,4 juta kiloliter.

Berita terkait