Partai Aceh dukung evaluasi Qanun Jinayah

Terbaru  6 Juni 2012 - 18:01 WIB

Hukuman cambuk di Aceh kebanyakan diberlakukan bagi yang terlibat kasus perjudian dan perzinahan.

Partai Aceh yang baru memenangkan pemilihan Gubernur Nangroe Aceh menyatakan akan merevisi Rancangan Qanun Jinayah terutama pasal yang mengatur hukuman cambuk dan rajam.

Juru bicara Partai Aceh Fakhrul Razi saat dihubungi BBC mengatakan, pihaknya telah mendorong anggota partai yang berada di parlemen untuk menyusun Qanun yang sesuai dengan norma-norma maupun kearifan yang dimiliki Aceh.

''Artinya keadilan sosial disini ditekankan, bagaimana proses penguatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat jadi indikator penting, baru pelaksanaan yang bersifat 'violence' kekerasan,'' kata Fakhrul Razi.

Menurut Fakhrul Razi hukuman yang ada saat ini tidak terbukti tidak efektif.

''Qanun sebelumnya tidak terbukti.''

''Dengan adanya rajam, dengan adanya cambuk dan sebagainya yang terjadi korupsi semakin meningkat, ekonomi masyarakat semakin parah, kekerasan makin tinggi, ini menunjukkan bahwa Qanun itu tidak menyentuh ke akar permasalahan,'' ujar Fakhrul Razi.

''Kita yakin bisa diselesaikan baik itu secara hukum pidana, perdata dan sebagainya, dari sisi peran pemerintah Aceh. Jangan sampai nanti terlihat kalau Aceh itu wilayah yang melanggar hak asasi manusia.''

Ratifikasi

Pemerintah Aceh yang baru yang akan dipimpin Gubernur terpilih Zaini Abdullah menurut Fakhrul Razi akan meratifikasi hukuman rajam dan cambuk terutama dari sisi siapa yang menjadi sasaran hukuman tersebut.

''Jangan hanya berlaku bagi rakyat kecil yang melakukan kesalahan kecil, tetapi pejabat yang korupsi tidak, ini kan tidak adil'' ujar Fakhrul.

''Hukuman yang diberikan kepada masyarakat dengan cara di rajam atau potong tangan itu bisa dilakukan ketika masyarakat sudah sejahtera, seperti di Saudi atau negara Timur Tengah yang tingkat kesejahteraannya sudah tinggi, tapi kalau diterapkan di Aceh apalagi Indonesia itu tidak relevan karena kita masih dalam garis kemiskinan yang sangat tinggi,'' tambah Fakhrul yang juga menyebut permasalahan masyarakat dengan pendekatan agama bisa jauh lebih manusiawi dan bermoral.

Qanun Jinayah atau hukum Islam berlaku di Aceh yang menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menggunakan syariat Islam.

Sejauh ini banyak warga Aceh yang dihukum cambuk karena terlibat kasus perjudian atau perzinahan, tetapi hukuman rajam - hukuman mati dengan cara dilempari batu - belum pernah dilakukan.

Qanun Jinayah ini dibuat DPR Aceh periode 2004-2009 tetapi tidak diimplementasikan secara penuh karena tidak ditandatangani oleh Gubernur Aceh saat itu Irwandi Yusuf.

Komisi A DPR Aceh sendiri menyatakan siap untuk membahas perubahan Qanun Jinayah ini.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.