MUI: Bakar buku untuk cegah kegaduhan

Hak atas foto Douglas Wilson
Image caption Buku itu diterjemahkan dari "5 Cities That Ruled the World"

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan pembakaran buku berjudul "5 Kota Paling Berpengaruh di Dunia" dilakukan untuk mencegah potensi kegaduhan.

Buku karangan Douglas Wilson itu dianggap mengandung penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW.

PT Gramedia Pustaka Utama yang menerbitkan buku itu akhirnya menarik dan membakar buku tersebut, Rabu (13/06).

"Kita menyarankan saja pada Gramedia supaya cepat selesai, itu pun kalau Gramedia mau kan. Kita tidak mendesak, kita menyarankan saja.. Saran itu kebetulan sejalan dengan keinginan Gramedia, kalau memang keinginan kenapa harus ke pengadilan," kata Ketua Komisi Fatwa MUI KH Ma'ruf Amin pada Ervan Hardoko pada BBC Indonesia.

Buku karangan Douglas Wilson ini sebenarnya sudah dilaporkan ke kepolisian Jakarta namun belum lagi laporan itu ditindaklanjuti, Gramedia dan MUI sepakat untuk memusnahkan buku-buku itu.

Setelah buku-buku tersebut dimusnahkan, yang disaksikan oleh pimpinan MUI, kedua pihak berharap si pelapor segera menarik pengaduannya, dan masalah dianggap selesai. Ma'ruf memastikan MUI sama sekali tidak memaksa atau menekan Gramedia untuk melakukan pembakaran.

'Terlalu cepat menyerah'

Seperti dikutip harian Kompas, pimpinan Gramedia mengakui keteledoran penerjemahan buku ini dan memastikan buku tersebut tidak ada lagi di pasaran. Tetapi langkah MUI dan Gramedia ini diprotes peneliti senior Wahid Institute Ahmad Suaedy pada BBC Indonesia.

"Saya merasa bahwa ini semacam teror dan intimidasi ya. Saya tidak menuduh kelompok-kelompok itu tapi ada situasi dimana kebebasan berekspresi dan berpendapat itu terteror dan terintimidasi oleh kelompok tertentu. Tapi di lain pihak, pengusaha besar terutama penerbitan, katakanlah Gramedia, terlalu cepat menyerah," kata Suaedy.

Suaedy menambahkan meski MUI dan Gramedia sama-sama mengakui tak terjadi tekanan dan paksaan, namun dia khawatir kejadian pembakaran buku ini bisa terulang di masa depan. Sementara, Kejaksaan Agung melalui juru bicaranya, Adi Togarisman mengatakan, seharusnya masalah seperti ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

"Kalau seandainya ada laporan dari masyarakat yang ganggu ketertiban umum, yang menangani adalah pihak kepolisian. Dan dari Kepolisian untuk melarang dan sebagainya harus mengajukan ke pengadilan," kata Togarisman. "Kejaksaan berwenang menjaga ketertiban umum, kalau kira kira buku itu akan menganggu ketertiban umum, paling kita amankan atras persetujuan yang bersangkutan atau yang pemilik, lalu kita kembalikan pada kewenangan MK," kata dia.

Dahulu, Kejaksaan Agung berwenang untuk mengawasi, melarang dan menarik buku yang dianggap menganggu ketertiban umum. Namun sejak 2010 lalu, Mahkamah Konstitusi mencabut wewenang ini karena dianggap melawan Undang-Undang Dasar 1945, dan memutuskan pihak pengadilanlah yang berhak menentukan nasib sebuah buku.

Berita terkait