Kemenakertrans: Outsourcing tidak mungkin dihapus

Terbaru  3 Oktober 2012 - 13:04 WIB
demo buruh

Hari ini jutaan buruh di Indonesia melakukan aksi mogok nasional menuntut dihapuskannya sistem alih daya (outsourcing) tetapi pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan sistem itu tidak mungkin dihapuskan.

Sekitar dua juta buruh dari 80 kawasan industri mogok massal untuk menuntut perbaikan kesejahteraan antara lain penghapusan sistem alih daya, tidak ada lagi upah rendah dan jaminan kesehatan.

Namun staf khusus Kemenakertrans, Dita Indah Sari, kepada wartawan BBC Indonesia Andreas Nugroho, mengatakan sistem alih daya diatur oleh undang-undang karenanya tidak bisa dihapuskan.

"Aturan inti outsourcing ada di UU No 13, jadi outsourcing tidak akan dicabut selama UU No 13 masih ada,"kata Dita.

Ia mengakui kelemahan regulasi adalah tidak dikenakannya sanksi terhadap praktik alih daya.

"Nah, ini kekeliruan pada saat UU itu dibuat. Kita sudah mengajukan revisi pada UU No 13 supaya bisa memasukkan pasal sanksi tapi ditolak DPR," kata dia lagi.

Meski pun demikian, pemerintah terus melakukan pembenahan regulasi dan dalam waktu dekat Kemenakertrans akan mengeluarkan revisi peraturan tentang sistem alih daya.

"Intinya memperkuat pelaksanaan, peraturan izin outsourcing dan kelembagaan misalnya kalau dulu izin dikeluarkan dinas kabupaten sekarang harus melalui dinas provinsi."

Pembenahan itu dicantumkan dalam revisi dan diharapkan dapat menjawab 60 persen tuntutan buruh.

Miskomunikasi

Dita juga menduga adanya miskomunikasi antara pimpinan serikat pekerja dengan anggota-anggotanya.

"Sehingga kesannya outsourcing harus dihapus, padahal dalam dialog kami yang muncul bukan itu, tapi praktek outsourcing yang melanggar uu, yang gajinya kurang dan lain lain."

Titik massa terbesar diperkirakan berada di Bekasi menurut Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI). MPBI juga mengatakan mogok nasional ini dilaksanakan di 21 kabupaten/kota dengan 80 sentra industri menghentikan produksi.

Sedangkan di luar 80 kawasan industri itu, buruh akan berdemonstrasi di depan gedung DPRD seluruh Indonesia.

Di Jakarta, 10 ribu buruh berencana memusatkan aksi di Istana Negara, Bundaran HI, dan kantor Kemenakertrans.

"Kami menurunkan 15 ribu petugas untuk mengamankan aksi buruh," kata Rikwanto pada BBC Indonesia.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.