Korupsi oleh politisi diduga akan marak di 2013

M Nazaruddin
Image caption Nazarudin adalah salah satu politikus Partai Demokrat yang tersangkut kasus korupsi.

Lembaga Pemantau Korupsi Indonesia, ICW, memperkirakan 2013 akan diwarnai banyak kasus korupsi dengan pelaku berlatar belakang partai politik.

Mereka menyebut dana hasil korupsi akan digunakan untuk kepentingan kegiatan partai menjelang pemilu tahun depan.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Ade Irawan, memperkirakan kasus korupsi pada 2013 akan banyak dilakukan kader partai politik yang duduk di kursi pemerintahan baik di pusat dan daerah.

Perkiraan Ade ini didasari atas tingginya biaya politik yang diperlukan oleh partai menjelang pemilu.

Ade memperkirakan anggaran pembangunan tahun depan akan menjadi sasaran korupsi.

"Modus korupsi yang dilakukan banyak dan biasanya tujuannya ada dua, peningkatan popularitas politisi dan partai politik dan kedua untuk modal politik," kata Ade kepada wartawan BBC Indonesia, Andreas Nugroho.

"Modus korupsi untuk kepentingan peningkatan popularitas dilakukan dengan cara meningkatkan dana-dana hibah atau bantuan sosial terutama ini dilakukan oleh partai-partai yang memiliki menteri atau partai yang memiliki politisi yang memiliki pengaruh untuk menekan eksekutif."

"Sedang untuk meningkatkan modal politik modus korupsi yaang dilakukan biasanya politisi akan mengintervensi penganggaran dan menurut catatan kami intervensi sudah mulai dilakukan ketika rencana penganggaran berada di tingkat menteri, peluang makin terbuka saat politisi ini satu partai dengan menteri atau elit di kementerian," jelas Ade.

Kalangan politisi mengkritisi analisa ICW meski tidak membantah seluruhnya analisa yang disampaikan oleh Ade Irawan.

Di luar jangkauan parpol

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Harry Azhar Azis mengakui potensi korupsi yang dilakukan oleh kader parpol di pemerintahan memang ada, namun dia juga melihat potensi yang sama bisa terjadi pada pejabat pemerintah dari kalangan nonpartai politik.

"Bukan hanya menteri-menteri partai politik, tapi juga menteri-menteri nonpartai politik berpotensi menyimpan atau mengais dana dari anggaran dengan berbagai cara dan kemudian bisa menyumbang kepada capres yang diperkirakan akan memenangkan pemilu presiden dan dia bisa terpilih lagi jadi menteri," kata Harry Azhar Azis.

Harry mengatakan Golkar telah melakukan sejumlah langkah untuk mencegah kadernya terlibat korupsi saat duduk sebagai pejabat pemerintah.

"Kami telah memberikan peringatan dalam acara rapim dan pertemuan nasional kepada mereka untuk tidak melakukan pelanggaran prosedur, jangan melakukan tindak pidana penggunaan anggaran. Persoalannya adalah tindakan seperti itu dilakukan sembunyi-sembunyi dan partai tidak bisa menjangkaunya."

Harry menambahkan sulit bagi partai politik untuk mendeteksi aliran dana yang masuk untuk kegiatan pemilu tahun depan apakah berasal dari hasil korupsi atau tidak.

"Golkar menggunakan metode audit jadi memang itu baru diketahui setelah peristiwa itu terjadi, artinya bisa saja seorang kader, dia menyumbang dari hasil korupsi dan itu tidak diketahui apakah sumbangannya hasil korupsi atau tidak."

Kalaupun diketahui, dana yang masuk ke parpol diduga berasal dari hasil korupsi, Harry mengatakan tidak bisa serta merta langsung mengembalikan kepada si penyumbang.

"Ketika penyumbang itu ditangkap dan kemudian diperiksa, berapa sumbangannya dan diaudit dan saya sudah bicarakan di dalam partai agar dana seperti itu segera dikembalikan kepada negara."

"Dikembalikan kalau dia sudah terbukti di dalam pengadilan dan ada putusan yang bersifat tetap bahwa dia sudah bersalah."

Data ICW menyebutkan sepanjang tahun 2012 partai Golkar berada pada deret teratas partai yang kadernya banyak tersangkut kasus korupsi diikuti oleh Demokrat, PAN, dan PDI Perjuangan.

Berita terkait