Pelaku usaha kecam kinerja pemerintah atasi banjir

  • 22 Januari 2013
Banjir memaksa transaksi bisnis dan kegiatan produksi terhenti.

Kalangan bisnis dan pelaku usaha mengecam kinerja pemerintah pusat dan daerah yang dianggap tak sungguh-sungguh mengantisipasi datangnya banjir.

Banjir besar Jakarta terakhir sejak Kamis (17/1) lalu merendam 102 kelurahan di ibukota, melumpuhkan sarana transportasi, memaksa transaksi bisnis dan kegiatan produksi terhenti, dan bahkan masih menggenangi beberapa titik setelah hari keempat.

Sebagian pengusaha menilai, meski luasan genangan dan jumlah korban jiwa lebih kecil, banjir kali ini lebih parah dari bencana serupa tahun 2007 karena air menyerbu wilayah perkantoran dan pusat bisnis segitiga emas Sudirman-Thamrin-Kuningan.

Lembaga seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia mengklaim kerugian mencapai setidaknya Rp1 triliun, sementara asosiasi lain menaksir rugi antara puluhan hingga ratusan miliar per hari akibat banjir.

"Ini bukan pertama, sudah lebih dari 10 tahun terjadi seperti tidak ada jalan keluar. Sangat memalukan," seru Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Tutum Rahanta memprotes.

"Soal rugi ya pasti rugi, minimal ada asuransi. Tapi masa iya kita mau jadi bulan-bulanan banjir tiap tahun?" .Sejak kecenderungan banjir mulai rutin melanda Jakarta dalam 10 tahun terakhir, Tutum mengaku sudah sering menyampaikan kritiknya dalam forum tertutup kepada pemerintah.

Hasilnya diakuinya nihil, malah banjir makin buruk.

"Kalau saya sih sudah bukan jengkel lagi, hopeless sudah," kata Sofyan Wanandi, Ketua Apindo turut mengecam.

Menurut Sofyan pemerintah bertanggung jawab terhadap munculnya 'berbagai hambatan' investasi tahun ini, termasuk berlakunya upah minimum propinsi (UMP) yang naik, kenaikan tarif dasar listrik serta harga gas untuk industri, tetapi lalai membereskan urusan mendasar seperti infrastruktur mengatasi banjir.

Meski demikian Sofyan mengakui seperti masyarakat lainnya pihak swasta turut bersalah menciptakan banjir dengan membuang limbah, menyerobot lokasi lahan resapan, menyalahi tata kota dan berbagai perilaku merusak lain.

"Sekarang sudah terjadi, ayo kita perbaiki. Tapi ada ndak pemimpin kita yang mau bereskan ini benar-benar? Bukan tebar pesona dan banyak wacana supaya populis saja toh ini kan bisa diatasi."

'Investasi mubazir'

Banjir juga akan membangkas daya beli masyarakat.

Banjir juga dinilai akan menggerus angka pertumbuhan tahun ini, termasuk memangkas daya beli masyarakat.

Ritual banjir diakui selalu diikuti geliat ekonomi pasca pemulihan, namun menurut Tutum Rahanta pengeluaran semacam itu sama dengan membuang kapital dalam jumlah sangat besar.

"Investasi mestinya dipakai sebagai modal meningkatkan mutu taraf hidup rakyat. Uang simpanan dipakai untuk sekolah anak, misalnya. Memang nanti pasti ada belanja furniture baru, motor baru, akibatnya ekonomi pulih, tapi itu semua cuma buat ganti yang rusak karena banjir."

Ia menyebut pengeluaran ini sebagai investasi mubazir yang akhirnya mengurangi kemampuan masyarakat untuk investasi produktif sesungguhnya.

Rutinitas banjir dan ritual bencana juga membuat tingkat kepercayaan dunia bisnis pada pemerintahan Presiden Yudhoyono makin merosot.

"Kami sudah lama kehilangan kepercayaan pada (pemerintah) Pusat, kami cuma masih simpanan harapan sedikit pada Pak Jokowi," kata Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman GAPPMI, Franky Sibarani mengutip nama gubernur baru Jakarta.

Bahkan keputusan presiden mengumumkan sejumlah inisiatif mega proyek anti-banjir, termasuk sodetan sungai Ciliwung bernilai Rp2 triliun pada Minggu (20/1), ditanggapinya dingin.

"Tiap ada banjir muncul banyak wacana solusi, kita lihat saja action-nya."

Berita terkait