Presiden 'setujui' pembentukan pengadilan HAM

  • 19 Maret 2013
Albert Hasibuan
Image caption Menurut Albert Hasibuan, Presiden Yudhoyono setujui pengadilan HAM usai rapat kabinet.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut menyetuju pembentukan pengadilan hak asasi manusia dalam upaya menuntaskan penyelidikan terjadinya kerusuhan dan penghilangan paksa tahun 1997-1998.

Kasus yang membuat sedikitnya 13 pegiat hilang dan ribuan korban tewas itu menjadi bahan penyelidikan Komisi Nasional HAM dan kemudian juga dibahas oleh sebuah Panitia Khusus bentukan DPR.

Dalam rekomendasinya tahun 2009, DPR antara lain menyatakan pemerintah harus menggelar pengadilan HAM untuk memberikan keadilan bagi para korban.

"Waktu itu presiden mengatakan diadakan persiapan-persiapan pada para menteri untuk mendirikan pengadilan HAM ad hoc," kata anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Albert HAsibuan, Selasa (19/03).

Albert berbicara dalam forum diskusi publik menuntut penuntasan kasus penghilangan paksa orang dalam kerusuhan 97-98 dan menanggapi sejumlah gugatan keluarga korban yang tak kunjung tahu nasib kerabat mereka hingga 15 tahun setelah peristiwa berlalu.

Keluarga korban menuntut sedikitnya ada kejelasan status apakah sanak mereka dinyatakan tewas atau masih hidup.

"Setiap malam enggak pernah enggak nangis sampai detik ini. Tiap kali lihat foto aduh.... sakit sekali rasanya," kata Nurhayati mengenangkan nasib Yadin Muhyidin, anaknya yang raib pasca kebakaran di Sunter, 14 Mei 1998.

'Belum pulang'

Saksi mata menyebut Yadin Yuhyudin diangkut aparat dengan truk milik tentara dan sempat dibawa ke markas Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Penelusuran suami Nurhayati menunjukkan dari tahanan polisi, Yadin dibawa pergi entah kemana.

Ada ribuan korban lain bernasib mirip Yadin yang bukan pegiat politik atau pelaku kerusuhan tetapi turut hilang.

Image caption Nurhayati, 57, minta pemerintah menetapkan status anaknya yang hilang 15 tahun lalu.

Sebagian di antara mereka tewas terbakar di dalam pusat perbelanjaan saat sedang mengambil barang-barang atau sekedar menyaksikan kerusuhan. Sebagian lain diduga tewas dibunuh ditengah kekacauan.

Sebagian dari mereka kemudian dikuburkan di TPU Pondok Rangon Jakarta Timur, namun tak pernah dilakukan visum pasca kematian sehingga tak jelas siapa saja korban dan dari mana mereka berasal.

Tetapi Nurhayati menolak melepas anak dengan status meninggal dunia karena sampai kini tak jelas statusnya.

"Bahkan di Kartu Keluarga masih ada namanya (Yadin) enggak dihapus. Kata pak RT kenapa enggak dihapus? Ya orang belum pulang, kalau meninggal mana surat kematiannya?" gugat warga Jakarta Utara ini.

Status korban juga menjadi salah satu rekomendasi DPR dimana pemerintah diminta memberi kejelasan apakah korban selamat atau tewas dalam kejadian hitam tersebut. Hingga kini baik untuk kejelasan status maupun pengadilan HAM belum muncul tanda akan diikuti pemerintah.

Anggota Watimpres Albert Hasibuan tak bisa menyebut banyak soal ini, meski mengatakan presiden sudah setuju pembentukan pengadilan HAM.

"Indikasinya adalah pernyataan Pak Menpokolkam Djoko Suyanto (yang) mengatakan bahwa persiapan-persiapan itu sudah berlangsung dan (Pengadilan HAM dibentuk) dalam waktu dekat ini."

Yang terjadi pekan lalu justru Presiden Yudhoyono untuk pertama kalinya secara resmi menerima kedatangan Prabowo Subianto, mantan jenderal ini diberhentikan dari jabatannya setelah namanya dikaitkan dengan penculikan puluhan pegiat politik dan HAM saat itu.

Di tengah tahun politik menjelang digelarnya pemilihan umum tahun depan, pertemuan itu menimbulkan tanda tanya apakah benar Presiden Yudhoyono serius dengan janjinya.

Berita terkait