Partai Aceh: Bendera Aceh tidak melawan hukum

  • 27 Maret 2013
Image caption Bendera Pemerintah Aceh yang baru disahkan dianggap mirip dengan bendera GAM.

Pimpinan Partai Aceh menyatakan keberadaan bendera Aceh yang baru disahkan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pemerintah pusat diminta untuk menghormatinya.

"Saya pikir tidak bertentangan dengan hukum," kata Wakil Sekjen Partai Aceh Darmawati, dalam wawancara dengan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, melalui telepon, Rabu (27/03) siang.

Menurutnya, keberadaan bendera Aceh yang baru disahkan DPR Aceh pada Senin (25/03) lalu, sesuai kesepakatan perdamaian RI-GAM pada 2005 di Helsinki, Finlandia.

"Jadi Pemerintah RI harus menghormati itu," kata Darmawati.

Hal ini ditegaskan Darmawati menanggapi pernyataan Kementerian Dalam Negeri yang menyebut bendera dan lambang Aceh identik dengan bendera dan lambang Gerakan Aceh Merdeka, GAM.

Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek menyatakan, sesuai PP no 77 tahun 2007 tentang lambang daerah, logo atau bendera daerah tidak boleh menyerupai lambang separatis.

Presiden, menurut Reydonnyzar, berhak membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan aturan diatasnya.

Kemendagri sendiri berencana mengkaji keputusan Pemerintah Aceh tersebut setidaknya tujuh hari setelah peraturan itu dimasukkan dalam lembaran daerah Pemerintah Provinsi Aceh

Perdebatan di seputar bendera Pemerintah Aceh muncul setelah diketahui bendera tersebut menyerupai bendera Gerakan Aceh Merdeka, GAM.

'Bukan separatis'

Darmawati mengaku bendera Aceh mirip dengan bendera GAM di masa lalu, tetapi itu tidak berarti pihaknya hendak menghidupkan lagi ide separatisme.

Image caption Partai Aceh, yang memenangi Pilkada terakhir di Aceh, merupakan penjelmaan GAM setelah kesepatan damai Helsinki.

"Saya pikir gerakan separatis itu 'kan dulu, sebelum perdamaian terjadi," katanya.

Menurutnya, setelah kesepakatan perdamaian RI-GAM 2005, maka tidak ada lagi istilah separatisme, saat ini.

"Karena kita semua sudah membuat komitmen dan kesepatan bahwa tidak ada lagi unsur separatisme," tandas Darmawati

Karena itulah, Darmawati meminta pemerintah pusat tidak mengkhawatirkan keberadaan bendera dan logo Pemerintah Aceh yang ada sekarang.

"Tidak perlu dikhawatirkan, karena semua yang berjalan selama ini berdasar rel," ujarnya.

Ditanya apakah Partai Aceh akan tetap bersikukuh mempertahankan bendera dan logo tersebut, Darmawati mengatakan, pemerintah pusat semestinya mesti melihat pula kekhususan Aceh, walaupun wilayah itu merupakan bagian sah dari NKRI.

"Aceh tidak sama dengan daerah lain. Memang Aceh dibawah NKRI, tapi punya kekhususan... Jadi pemerintah RI harus menghormati itu," tegasnya.

Berita terkait