Pasca rusuh Palopo: Pelaksaan pilkada akan dikaji

  • 1 April 2013
polisi
Polisi tetapkan satu tersangka kerusuhan

Pemerintah akan mengkaji pelaksanaan pemilihan kepala daerah pasca terjadinya kerusuhan di Palopo, Sulawesi Selatan hari Minggu (31/03).

Kepolisian Indonesia saat ini sudah menetapkan satu tersangka dalam kasus ini.

“Kalau semua daerah akan terjadi konflik dengan pemilihan langsung maka nanti pilihan kita kalau tidak dewasa-dewasa juga dalam berdemokrasi bisa kembali ke perwakilan nah kebetulan UU-nya sedang kita bahas dengan DPR,” kata Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

Gamawan mengatakan pemerintah tengah menggodok mekanisme pilkada yang nantinya hanya akan berlangsung di tingkat provinsi.

“Ada pemikiran supaya pelayanan masyarakat ada di kabupaten, perizinan ada di provinsi, kemudian pemilihan langsung di provinsi, sementara di perwakilan kota/kabupaten lewat perwakilan di DPRD, ini konsep baru sedang dibahas.”

Satu tersangka

Gamawan mengatakan dalam hitungannya sejak pilkada langsung digelar pada tahun 2005 sudah ada lebih dari 50 orang yang tewas dalam konflik pilkada di berbagai daerah.

Kepolisian Indonesia mengatakan saat ini pengamanan di wilayah itu sudah diperkuat untuk mencegah kerusuhan berulang.

“Kapolda Sulawesi Selatan sudah berada di lokasi, backup TNI diperkuat kita tunggu penyelidikan selanjutnya,” kata Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Timur juga mengatakan satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

“Sudah satu tersangka, yang jelas dia melakukan pelanggaran hukum dengan membawa botol berisi cairan yang bisa membakar itu menjadi tuduhan yang bersangkutan.”

Akibat kasus kerusuhan tersebut sejumlah bangunan vital di kota itu hangus dibakar massa termasuk Kantor Walikota dan Kantor Komisi Pemilihan Umum.

Pembakaran diduga dilakukan oleh masa pendukung salah satu calon kepala daerah yang tidak puas dengan hasil pilkada kota Palopo.

Berita terkait