Gubernur Aceh temui Menkopolhukam

  • 15 April 2013
Persoalan bendera Aceh belum mampu diselesaikan.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah akan bertemu Menkopolhukam Djoko Suyanto pada Senin (15/04) siang, membahas peraturan daerah (qanun) tentang bendera dan lambang Aceh.

Rencananya, hasil pertemuan ini akan menjadi materi pembicaraan saat Gubernur Aceh bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada pekan ini.

"Ya, kita akan bertemu dengan Menkopolhukam siang ini di Jakarta," kata Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Edrian, dalam wawancara dengan wartawan BBC Indonesia, Andreas Nugroho, Senin (15/04) pagi.

Sementara, juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha mengatakan, rencana pertemuan Presiden SBY dengan Gubernur Aceh akan digelar pada pekan ini.

Saat ini, menurutnya, Presiden Yudhoyono menunggu hasil pertemuan Gubernur Aceh dan Menkopolhukam, yang digelar siang ini.

"Tergantung hasil pertemuan dengan Menkopolhukkam. Nanti Presiden akan mendapat laporan hasilnya," kata Julian Aldrin Pasha, saat dihubungi wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, melalui telepon, Senin (15/04) pagi.

Minggu (14/04) kemarin, Gubernur Aceh Zaini Abdullah dilaporkan telah bertemu sejumlah tokoh, termasuk diantaranya adalah pengamat tata hukum negara Yusril Ihza Mahendra.

Tetap bersikukuh

Presiden Yudhoyono sebelumnya telah mengundang Gubernur Aceh Zaini Abdullah, setelah pertemuan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Banda Aceh, Kamis (04/04) lalu, belum membuahkan hasil.

Sejauh ini, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh tetap bersikukuh bahwa aturan tentang bendera dan lambang yang baru disahkan tidak melanggar aturan yang ada di atasnya.

Sikap ini diambil setelah Kemendagri memberi waktu 15 hari kepada Pemerintah Aceh sejak Selasa (2/4) lalu untuk mengevaluasi qanun tersebut.

Sebaliknya, Kemendagri menyatakan, pemerintah pusat tetap akan berpegang pada Peraturan Pemerintah nomor 77/2007 tentang Lambang daerah yang mensyaratkan bendera daerah tidak boleh sama dengan lambang gerakan separatis.

Perbedaan mengenai bendera Aceh ini kemudian melahirkan aksi massa kelompok pendukung bendera Aceh dan yang menolaknya di sejumlah wilayah di Aceh.

Berita terkait