Pemerintah dalami skenario kenaikan BBM

  • 17 April 2013
Pemerintah terus mendalami skenario pengurangan subsidi BBM.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, pemerintah cenderung setuju untuk menaikkan harga premium dan solar untuk mobil pribadi dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.500 per liter.

Hatta Radjasa menyatakan hal ini menanggapi pertanyaan wartawan tentang kepastian besaran kenaikan harga premium dan solar mobil pribadi.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan segera menaikkan harga premium dan solar mobil pribadi dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 sampai Rp 7.000 per liter

"Bisa segitu (kenaikan menjadi Rp 6.500). Itu yang kita dalami. Ada usulan gubernur, (harga kenaikan) sedikit lebih tinggi dari itu. Tapi, tentu yang kira-kira kayaknya itu Rp 6.500 itu lebih baik," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa, usai rapat kabinet terbatas, Rabu (17/04) siang.

Rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membahas persiapan teknis tentang rencana menaikkan harga premium dan solar mobil pribadi.

Namun demikian, menurut Hatta, pemerintah belum mengungkapkan kapan rencana kebijakan harga premium dan solar untuk mobil plat hitam akan diumumkan.

"Kita tunggu saja. Kalau menurut saya, lebih cepat lebih baik," kata Hatta.

Pada Selasa (16/04) kemarin, rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan gubernur seluruh Indonesia membahas rencana kenaikan harga BBM.

Usai rapat itu, menteri terkait memastikan bahwa pemerintah akan segera menaikkan harga premium dan solar untuk mobil pribadi.

Adapun pengguna sepeda motor dan mobil pelat kuning tetap bisa membeli BBM bersubsidi dengan harga lama, yaitu Rp 4.500 per liter.

Pemerintah menurut Hatta Radjasa, yakin melalui kebijakan ini dapat menghemat anggaran subsidi tahun 2013 hingga Rp 21 triliun.

Pengaturan SPBU

Sementara, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan, agar kebijakan penetapan dua harga (dual price) BBM dapat berjalan efektif, pemerintah terus membahas skenario implementasi dan mekanisme pengawasan di lapangan, utamanya di tahap penjualan di seluruh stasiun pengisian bahan bakar.

"Ketersediaan jumlah SPBU-nya dan juga volumenya," kata Jero Wacik, usai rapat terbatas di Kantor Presiden, hari ini.

Menurutnya, pemerintah akan melibatkan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan gas Bumi, serta instansi terkait lainnya.

Adapun Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, saat ini jumlah SPBU di daerah sangat kurang, sementara kebijakan dua harga premium membutuhkan jumlah SPBU yang tidak sedikit.

"Masukan dari para gubernur, akan ditambah SPBU-SPBU. Harus diakui ada keterlambatan membangun SPBU di daerah-daerah yang ekonominya tumbuh," kata Hatta.

"Itu yang menyebabkan banyak bensin maupun solar dibeli pakai jeriken ke daerah-daerah tertentu, karena nggak ada SPBU. Di situ dijual dengan harga tinggi. Ini yang mengakibatkan di daerah itu inflasi terjadi karena beli dengan harga tinggi," jelasnya.

Menanggapi penilaian para pengamat yang mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan penetapan dua harga BBN, Hatta menyatakan keyakinannya bahwa hal ini akan berjalan lancar.

"Tadi dari Google, dari petanya ada 5.000 lebih di seluruh tanah air. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda bisa chaos atau tidak terlayani, semuanya cukup," ujar Hatta.

Rapat kabinet terbatas juga membahas tentang kompensasi untuk rakyat miskin yang disiapkan untuk menghadapi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap inflasi.

Salah-satu opsi yang disiapkan adalah melanjutkan program yang sudah ada, seperti pemberian beasiswa, pemberian beras untuk rakyat miskin, serta program keluarga harapan.

Berita terkait