Pemerintah akan naikkan harga BBM 'terbatas'

Presiden SBY
Image caption Presiden Yudhoyono dikritik lamban dan ragu-ragu soal harga BBM.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak dengan besaran yang 'terencana dan terbatas', bukan sama sekali mencabut subsidi yang selama ini dinikmati konsumen Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan dalam pidato di depan gubernur/ kepala daerah seluruh Indonesia di sebuah hotel di Jakarta yang sengaja dikumpulkan berkaitan dengan upaya menuntaskan pembahasan rencana menaikkan harga BBM serta persiapan peringatan Hari Buruh Sedunia, Rabu (1/5) besok.

Rencana menaikkan harga BBM sudah menjadi wacana sejak setidaknya 2010, karena beban subsidi yang sangat besar dalam APBN.

"Sampai dengan April ini, jika tidak dilakukan perbaikan atau dikendalikan maka subsidi total (APBN 2013) akan bengkak menjadi Rp446,8 triliun," kata Presiden Yudhoyono.

Dengan angka subsidi sebesar itu, menurut Presiden defisit anggaran akan bengkak jadi Rp353 triliun atau setara 3,83% dari Produk Domestik Bruto yang berarti melanggar ketentuan UU APBN yang mensyaratkan defisit di bawah 3%.

"Saya katakan dengan gamblang: subsidi BBM memang harus dikurangi.. Dengan menaikkan harga BBM secara terbatas dan terukur," tegas Presiden Yudhoyono.

Tunggu DPR

Pemerintah mencatat harga keekonomian BBM saat ini di dunia mencapai sekitar Rp10.000, namun menurut Presiden Yudhoyono:"Kita tidak punya niat atau ingin menaikkan harganya hingga setara harga pasar yang berlaku".

Namun soal kapan harga baru diumumkan serta berapa harga yang akan dipakai menutut presiden masih akan menunggu persetujuan DPR karena pemerintah hanya akan menaikkan harga BBM sesudah DPR menyetujui rencana anggaran kompensasi untuk masyarakat miskin.

"Maka tergantung kapan dana kompensasi siap. Rencana kami apa saja (kompensasinya), berapa saja, berapa lama, akan segera kita sampaikan ke DPR dalam bentuk RAPBNP 2013."

Pemerintah memperkirakan APBNP 2013 dan paket kompensasi sudah bisa dibahas pada bulan Mei, namun agenda DPR sendiri saat ini adalah reses hingga pertengahan Mei.

Pembahasan mengenai kompensasi kenaikan harga BBM juga kemungkinan tidak akan berlangsung mudah karena sejak 2011 sejumlah partai oposisi sudah menyatakan menolak rencana anggaran kompensasi yang dianggap penuh dengan kepentingan politik penguasa.

Berita terkait