Golkar setuju BLT pasca kenaikan BBM

  • 8 Mei 2013
Aburizal Bakrie
Image caption Ketua Umum Partai Golkar setuju pemberian BLT asalkan tidak lewat dari tahun 2013.

Ketua Partai Golkar, Aburiza Bakrie mendukung langkah pemerintah dalam memberikan dana bantuan kepada masyarakat tidak mampu jika nantinya harga BBM naik.

Namun menurut Bakrie ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian bantuan tersebut yang sebelumnya pernah dikenal dengan sebutan bantuan langsung tunai itu.

"Kita mau tidak mau harus menyetujui kalau tidak kasihan rakyatnya, kita sadar ada satu pengaruh-pengaruh pada politik tapi saya tidak mengkhawatirkan hal ini selama pemberian bantuan ini tidak berlangsung setelah 2013," kata Bakrie seusai pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara hari Rabu (08/05).

Pertemuan antara Presiden Yudhoyono hari ini diperkirakan bagian dari upaya pemerintah untuk melobi sejumlah partai politik anggota koalisi dalam mendukung rencana program bantuan khusus kepada masyarakat jika rencana penaikan harga BBM jadi dilaksanakan.

"Saya diundang kesini sebagai Ketua Umum Partai Golkar," jelasnya soal kapasitas pemanggilan dirinya hari ini.

"Kita berdiskusilah tadi dan kenaikan BBM ini kan keputusan politik yang berimplikasi pada ekonomi."

Tunggu DPR

Sebelumnya pada akhir April lalu Presiden Yudhyono sudah mengatakan rencana penaikan BBM masih akan menunggu persetujuan DPR karena pemerintah hanya akan menaikkan harga BBM sesudah DPR menyetujui rencana anggaran kompensasi untuk masyarakat miskin.

Proses pembahasan BLT ini akan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013 di parlemen.

Dalam usulan pemerintah disebutkan bahwa dana BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi pada 1 April mendatang akan diberikan pada 18,5 juta rumah tangga miskin atau sekitar 74 juta jiwa.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, dalam satu kesempatan mengatakan dana bantuan akan diberikan sebesar Rp 150.000 per keluarga selama sembilan bulan yang akan disalurkan melalui jaringan kantor Pos di seluruh Indonesia.

Sejumlah partai di luar koalisi pemerintah sebelumnya telah menyatakan keberatannya terhadap skema pemberian kompensasi bagi kelompok miskin jika harga BBM jadi dinaikan karena dicurigai rencana itu punya muatan poilitik jelang pemilu tahun depan.

Oleh karena itu komitmen dukungan dari partai anggota koalisi pemerintah sangat penting untuk membantu memuluskan persetujuan rencana penaikan harga BBM.

Dukungan koalisi

Persetujuan Aburizal Bakrie sebagai pimpinan partai anggota koalisi pemerintah yang mempunyai jumlah kursi cukup besar di parlemen diyakini akan mampu memuluskan pembahasan persetujuan penaikan harga BBM.

Bakrie seusai pertemuan tadi juga mengatakan dia yakin tidak akan ada diskusi terlalu lama dalam pembahasan soal BBM ini di DPR.

Image caption Pemerintah harus mengurangi subsidi BBM agar defisit anggaran tidak membengkak.

"Kalau Golkar melihat bukan soal naik atau tidak naik tapi soal posturnya seperti apa jadi tidak akan terlalu banyak diskusi," kata Bakrie.

Rencana menaikkan harga BBM sudah menjadi wacana sejak setidaknya 2010, karena beban subsidi yang sangat besar dalam APBN.

Data menunjukan sampai dengan April lalu jika tidak dilakukan perbaikan maka subsidi APBN 2013 akan bengkak menjadi Rp446,8 triliun.

Dengan angka subsidi sebesar itu, menurut Presiden defisit anggaran akan bengkak jadi Rp353 triliun atau setara 3,83% dari Produk Domestik Bruto yang berarti melanggar ketentuan UU APBN yang mensyaratkan defisit di bawah 3%.

Berita terkait