Indonesia memperpanjang moratorium hutan

  • 15 Mei 2013
Image caption Pemerintah resmi memberlakukan perpanjangan moratoriun hingga dua tahun ke depan.

Pemerintah Indonesia akhirnya memperpanjang kebijakan moratorium hutan hingga dua tahun ke depan seiring diterbitkannya Instruksi Presiden No 6 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutam Alam Primer dan Lahan Gambut.

Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, menjelaskan bahwa keputusan yang diteken presiden Senin (13/05) itu dibuat sesuai dengan komitmen pemerintah untuk mendukung perbaikan tata kelola hutan dan penurunan emisi karbon menjadi 26% pada 2020 mendatang.

"Sejauh yang kita lihat sejak [diterapkan] 2011 lalu, moratorium punya dampak positif terhadap lingkungan dan iklim di Indonesia dan dunia," katanya kepada wartawan BBC Indonesia, Christine Franciska.

Ditambahkan bahwa isi Inpres tersebut tidak terlalu berbeda dengan yang sebelumnya, yang mengatur soal penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

"Kebijakan yang lalu tetap dijalankan dan dijaga keberlangsungannya. Tidak ada perubahan dalam bentuk kebijakan terkait dengan komitmen tata kelola dan hutan termasuk moratorium hutan," katanya.

Sebelumnya, rencana perpanjangan moratorium hutan ini sudah diungkapkan oleh Kementerian Kehutanan dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang mengaku telah mengusulkan perpanjangan kepada presiden.

Tak berpengaruh

Inpres yang baru ini menggantikan Inpres No 10 tahun 2011 yang segera berakhir 20 Mei mendatang. Dengan moratorium ini maka pemerintah Indonesia selama dua tahun mendatang tidak akan meneribtkan izin usaha pengelolaan hutan.

Penundaan sementara izin konversi hutan ini ditanggapi datar saja oleh pengusaha kayu.

Pasalnya, menurut Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesua (APHI), Rahardjo Benyamin, industri kayu saat ini sedang lesu sehingga tidak ada keinginan untuk mendapatkan izin baru.

"Tidak ada pengaruh apa-apa karena bisnis kayu sedang merugi. Yang ada saja kita mau pertahankan sudah susah," katanya.

Saat ini, dia menjelaskan, hampir 40% Hak Pengusahaan Hutan, HPH, tidak aktif karena lesunya pasar ekspor seiring dengan resesi yang dialami oleh Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat.

"Yang kita pikirkan, untuk apa buka baru, yang ada saja digerakan. Kecil yang berminat untuk peroleh HPH baru karena harga jual rendah dan investasinya terlalu besar, sekitar Rp75 miliar dan itu tidak kembali dalam lima tahun."

Berita terkait